4 Fokus Wapres Maksimalkan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah RI

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 05 April 2021 11:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 05 320 2389470 4-fokus-wapres-maksimalkan-potensi-ekonomi-dan-keuangan-syariah-ri-B98GMP8ItU.jpg Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi potensi dari produk syariah di Indonesia menyusul jumlah penduduk muslim yang menjadi salah satu terbesar di dunia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengataka, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya ada 4 fokus utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, pengembangan industri produk halal, kemudian pengembangan industri keuangan syariah. Lalu ada pengembangan dana sosial syariah dan terakhir pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah.

Baca Juga: Jurus RI Jadi 'Raja' Ekonomi Syariah Dunia

“Pemerintah saat ini terus berupaya dengan sungguh-sungguh agar berbagai program pada 4 fokus utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah dapat segera diimplementasikan,” ujarnya dalam acara Sharia Fair 2021 IDX Channel, Senin (5/4/2021).

Salah satu upaya dalam pengembangan industri produk halal, dengan membangun kawasan industri halal. Nantinya, lewat upaya ini seluruh layanan yang berhubungan dengan sertifkat halal akan terintegrasi.

“Upaya pengembangan industri produk halal dilakukan antara lain melalui pembangunan Kawasan Industri Halal maupun Zona-Zona Halal di dalam Kawasan Industri. Melalui upaya ini, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk akan berada dalam satu atap atau one stop service,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu upaya dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah dengan pembentukan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syariah.

“Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan dapat melayani transaksi baik domestik maupun global, dari skala kecil seperti UMKM sampai skala besar di tingkat korporasi baik di dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur BI Ungkap Bukti Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkembang Pesat

Pengembangan industri keuangan syariah dilakukan baik di sektor perbankan syariah maupun non perbankan syariah. Langkah besar yang telah dilakukan di sektor perbankan syariah adalah penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan dapat melayani transaksi baik domestik maupun global, dari skala kecil seperti UMKM sampai skala besar di tingkat korporasi baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk mendorong industri keuangan non perbankan syariah dilakukan upaya antara lain melalui penguatan industri asuransi syariah dan pengembangan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara untuk pengenbangan dana sosial syariah, pemerintah mengupayakan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Potensi dana sosial syariah di tanah air sangat besar, di antaranya wakaf yang mencapai Rp180 triliun per tahun.

“Pemerintah melakukan upaya transformasi pengelolaan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU),” jelasnya.

Sementara itu, fokus keempat yaitu pengembangan usaha bisnis syariah. Pemerintah mendorong pembentukan inkubasi-inkubasi bisnis dan kemitraan dengan usaha besar, penyediaan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro untuk membantu pembiayaan usaha-usaha syariah, pembinaan dan peningkatan skala usaha mikro kecil, serta akselerasi digitalisasi usaha syariah.

Sebagai instrumen pendukung percepatan implementasi ke-4 fokus program tersebut, pemerintah juga melakukan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah. Salah satu program yang telah dilakukan adalah peluncuran Brand Ekonomi Syariah sebagai satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

“Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini