BLT Subsidi Gaji Tak Kunjung Cair, Ternyata Begini Alasannya

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 20 April 2021 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 20 320 2397687 pencairan-blt-subsidi-gaji-terkendala-audit-bpk-Aqz1WGTC8Y.jpg audit (Campuspress)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit anggaran Bantuan Lansung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Alhasil, pencairan sisa dana BLT Rp2,4 juta belum bisa disalurkan kepada pekerja yang belum menerima pada tahun lalu.

"Lagi audit sama BPK harus rekonsiliasi lagi," kata Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada Okezone, Selasa (20/4/2021).

 Baca juga: Bu Ida, Janji Pencairan BLT Subsidi Gaji Mana?

Dia menyebut, bila audit telah selesai dan dana sisanya sudah diklirkan oleh BPK dan Kemnaker, pihaknya akan langsung mengajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Nanti kalau BPK sudah menerima angka dari kami, lalu cocok, kami ajukan ke Kemenkeu," ujarnya.

Seperti diketahui, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000.

 Baca juga: Kapan Sih BLT Subsidi Gaji Cair?

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000.

Sebagai informasi, berikut beberapa syarat untuk menerima bantuan subsidi gaji/upah:

Pertama, penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Tentunya harus dibuktikan dengan NIK.

Kedua, yang berhak mendapatkan subsidi tersebut ialah pekerja atau buruh penerima gaji atau upah.

Ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

Keempat, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Kelima, peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam, memiliki rekening bank aktif.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini