Sanksi Perusahaan Tidak Patuh Bayar THR

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Jum'at 14 Mei 2021 06:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 13 320 2409874 sanksi-perusahaan-tidak-patuh-bayar-thr-SdQltkvYZL.jpg THR Wajib Diberikan Sesuai Amanat UU. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, ada 2.897 laporan sudah masuk Posko THR sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat pun menyangkut 5 isu terbesar, yaitu terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online.

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya dibayar 50%, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang melanggar," tegas Ida.

Baca selengkapnya: Terima 2.205 Pengaduan, Menaker Siapkan Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini