4 Fakta Menarik Tunjangan PNS Naik hingga Rp1,7 Juta

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Sabtu 29 Mei 2021 05:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 28 320 2416776 4-fakta-menarik-tunjangan-pns-naik-hingga-rp1-7-juta-t4KysGS7Je.jpg Tunjangan Kinerja PNS Naik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Widodo) resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Regulasi tersebut mengatur kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penggerak swadaya masyarakat.

"Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu 28 April 2021," seperti tertulis dalam aturan tersebut dikutip, Jakarta.

Aturan ini sekaligus menggugurkan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OO7. Okezone merangkum beberapa fakta menarik mengenai kenaikan tunjangan PNS, Sabtu (29/5/2021).

1. Tunjangan PNS naik sampai Rp1,75 juta

Aturan baru tersebut mengatur besaran tunjangan dari Rp289.000 hingga Rp1,75 juta per bulan, sekaligus berarti menggugurkan aturan sebelumnya yakni Perpres 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, tunjangan hanya berkisar Rp220.000 hingga Rp600.000 per bulan.

Baca Juga: Cair, Begini Tips Kelola Gaji ke-13 PNS

2. Sumber anggaran tunjangan yaitu APBN dan APBD

Tunjangan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS yang bekerja di pemerintah pusat. Sementara bagi PNS yang bekerja di instansi daerah, alokasinya akan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Ini syarat pemberian tunjangan PNS

Pemberian tunjangan PNS penggerak swadaya masyarakat akan dihentikan bila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Ini Formasi Khusus Seleksi CPNS 2021, dari Disabilitas hingga Diaspora

"Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," seperti tertera di Pasal 6.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OO7 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Rincian tunjangan bagi PNS penggerak swadaya masyarakat

Berikut rincian tunjangan yang diberikan seperti dikutip Okezone, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Jabatan Fungsional

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Rp1.755.000,00

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Rp1.314.000,00

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Rp1.120.000,00

4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Rp532.000,00

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Penyedia Rp762.000,00

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan Rp436.000,00

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Rp344.000,00

4. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula Rp289.000,00

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini