JAKARTA - Reformasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, kondisi masyarakat masih menghadapi kondisi ketidakpastian akibat pandemi virus corona yang belum selesai.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menenagaskan tidak setuju pemberian pajak pada kalangan menengah ke atas diberikan saat situsasi negara sedang digerus pandemi Covid-19.
Baca Juga: Blakblakan Dirjen Pajak soal PPN Sembako
Menurutnya, pemberian pajak pada sejumlah sektor seperti produk-produk premium dan jasa klinik kecantikan yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas dinilai tidak tepat diberikan pada kondisi sekarang. Sebab, menurutnya, dalam situasi seperti ini ekonomi masyarakat tidak dalam keadaan baik.
“Kebijakan seperti pajak untuk kalangan menengah atas, itu saya tidak terlalu setuju. Saya pikir ditunda dulu dalam kondisi yang seperti ini. Harus dimatangkan dulu konsepnya,” katanya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (19/6/2021).
Baca Juga: Ngemplang Pajak, Sri Mulyani Ungkap Perusahaan Digital Kabur ke Irlandia Utara
Menurutnya, pemerintah bisa menerapkan perpajakan saat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengganas. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengambil pajak dari sektor - sektor tertentu.
“Program pemerintah dengan melakukan reformasi pajak ini kan dilakukan saat kondisi lonjakan tidak terlalu parah. Makanya pemerintah ambil langkah memulihkan ekonomi dengan mengambil pajak dari sektor-sektor tertentu. Tapi realitanya sekarang kan kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Jadi saya rasa ditahan dulu lah pengenaan pajak multitarif ini,” ucapnya.
