Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Rakyat Tanya ke DPR Ngapain Aja?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 30 Juni 2021 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 30 320 2433194 utang-pemerintah-tembus-rp6-000-triliun-rakyat-tanya-ke-dpr-ngapain-aja-xEVqD5HU5W.jpg Utang Indonesia Meningkat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) menilai utang negara saat ini menjadi bagian tanggung jawab parlemen.

Per Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22% menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp5.258,7 triliun.

Sementara, rasio utang pemerintah per Mei 2021 mencapai 40,49%, melonjak dibandingkan posisi Mei 2020 lalu 32,09%.

Baca Juga: Menko Luhut: Utang RI Masih 40% dari PDB, Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, rakyat merasa diwakili para anggota dewan yang juga mempertanyakan kinerja DPR soal keputusan utang pemerintah saat ini.

"Karena jika DPR-nya enggak bersuara terkait utang sebagai bagian dari tanggung jawab DPR, nanti rakyat nanya ke DPR, 'Ngapain aja ente di Senayan, tidur?'," kata Said dalam video virtual, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: 5 Kunci Kendalikan Utang Pemerintah, Apa Saja?

Said juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah berutang bukan semata-mata karena pemerintah memang suka utang. "Tapi kondisi objektif dan subjektif mewajibkan kita untuk melebarkan defisit," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelebaran defisit itu dimungkinkan karena undang-undang memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR, untuk menaati ketentuan di mana maksimal utang adalah 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Karenanya, lanjut Said, pemerintah dan pihak Banggar DPR sama-sama memahami bahwa hukum tertinggi di negara ini salah satunya adalah keselamatan rakyat. Dia menuturkan, jika saja tidak ada pandemi Covid-19, maka di tahun 2022 mendatang keseimbangan primer Indonesia sudah positif.

Namun, karena pendemi Covid-19 tidak bisa tolak dan belum diketahui kapan akan berakhir, maka pemahaman bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi harus diprioritaskan.

"Itu artinya hidup rakyat dan ekonomi rakyat harus diselamatkan," kata Said.

Maka dari itulah pemerintah mengambil keputusan untuk melebarkan defisit, sehingga pihak DPR pun sepakat dan menyetujui secara sadar keputusan untuk melebarkan defisit tersebut.

"Sudah kewajiban kita sebagai pimpinan bahwa kami hukumnya wajib berutang (dengan defisit) dilebarkan untuk kehidupan rakyat," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini