Warteg hingga PKL Dapat Bansos, Sri Mulyani Cairkan Rp13,3 Triliun
JAKARTA - Bantuan sosial untuk modal usaha bagi UKM segera dicairkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan Rp13,35 triliun untuk program pemberdayaan ekonomi.
Adapun, program itu masuk dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Rinciannya, warung tegal dan usaha kecil akan mendapatkan bantuan
"Dalam APBD ada anggaran Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi untuk usaha kecil, PKL, warteg, dan lainnya," kata Sri Mulyani, dalam video virtual, Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Kartu Prakerja Jadi Rp30 Triliun
Selanjutnya, ada bantuan produktif bagi usaha mikro atau BLT UMKM yang menyasar 3 juta penerima baru.
"Pemberdayaan UMKM ada Rp11 triliun. Ini yang kita harap segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung," imbuhmya.
Dirinya pun meminta Kementerian Koperasi dan UKM agar mencairkan BLT UMKM. Sinkronisasi data penerima harus segera dipercepat supaya bisa dicairkan
"Kami minta kepada Kementerian Koperasi dan UMKM bagi 3 juta peserta baru bisa diberikan. Kita harap datanya lebih baik dan targetnya lebih. Ini bantuan cash kepada usaha kecil jadi target total 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp13,6 triliun," tandasnya
Pemerintah juga mencairkan anggaran program perlindungan sosial dalam penanganan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Salah satunya penyaluran bantuan beras dan bansos tunai.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp3,58 triliun dalam pencairan bantuan beras dan juga bansos tunai telah disiapkan.
Baca Juga: Daftar Bansos PPKM Darurat yang Cair Lagi, Bansos Sembako Ditambah 2 Bulan
"Kita juga memberikan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga, itu keluarga kartu sembako dan penerima bansos tunai 10 juta keluarga. Lalu, 10 kilogram per keluarga akan diberikan beras berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan Rp3,58 trilun," kata Sri Mulyani.
Kata dia, sebanyak 250 ribu ton beras gratis bakal dibagikan dalam program keluarga harapan (PKH).
"Menteri Sosial menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi kita memutuskan keluarga ini sama seperti keluarga penerima kartu sembako, jadi kita tambah 5,9 juta KPM. Jadi 18,8 juta yang dapat tambahan dua bulan serta beras 10 kg dan Mensos ada calon penerima 5,9 juta penerima yang sekarang ini bukan penerima kartu sembako dan di luar bansos tunai," katanya.
