Menko Airlangga: Penguatan Sektor Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Pada awal 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia terbit seiring dengan realisasi pertumbuhan pada kuartal I-2021 yang tercatat -0,74% (yoy), membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya.

Kondisi ekonomi tersebut tidak lepas dari strategi dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan. Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Baca Juga: Cara RI Geber Produksi Bawang Merah hingga Kopi

Sektor pertanian tetap tangguh dengan nilai pertumbuhan positif selama pandemi tahun 2020- 2021. PDB sektor pertanian 2020 tercatat sebesar 1,75% dan Triwulan I 2021 sebesar 2,95%. Meski demikian, berbagai tantangan muncul akibat pandemi Covid-19.

Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat. Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat.

“Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Webinar yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan Himpunan Alumni IPB dengan tajuk “Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis”, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Fakta Mengejutkan, PHK Lahirkan Petani hingga Peternak Baru Selama Covid-19

Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang. Dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan akan lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.