JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan anggaran perlindungan sosial Rp186,64 triliun telah terealisasi sebesar 58 persen yaitu Rp108,16 triliun per 10 September 2021.
“Bantuan sosial dengan total alokasi dana Rp186,64 triliun sampai 10 September 2021 sudah terealisasi Rp108,16 triliun atau sebesar 58 persen,” katanya di Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga: Anggaran Perlinsos Sudah Habiskan Rp231 Triliun, Kartu Prakerja hingga BLT Cair
Realisasi itu diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras Bulog 2021, program Kartu Sembako, program Sembako PPKM, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, serta Bantuan Tunai Pedagang Kali Lima dan Warung (BT-PKLW).
Selain berbagai bantuan tersebut, pemerintah juga meluncurkan program lain dalam rangka membantu meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi seperti diskon listrik, subsidi kuota internet, dan program Kartu Prakerja.
Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU), Banpers Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga KUR dan Non KUR, pembebasan rekmin, biaya beban, dan abonemen listrik, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, serta IJP UMKM dan korporasi.
Sementara itu, ia menuturkan upaya pemerintah untuk menangani pandemi terus menunjukkan perbaikan yakni tercermin dari indikator Recovery Rate (RR) secara nasional per 14 September 2021 tercatat 94,45 persen atau lebih baik dari RR global sebesar 89,68 persen.
Untuk indikator Bed Occupancy Ratio (BOR) secara nasional juga berada pada tingkat yang rendah yakni 13,32 persen dengan BOR isolasi sebesar 12,51 persen dan BOR intensif sebesar 20,83 persen.
Data per 11 September 2021 turut menunjukkan tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang berada pada level asesmen 4 sedangkan 16 provinsi masih berada pada level 3 dan 11 provinsi berada pada level 2.