BLT UMKM Cair ke 12,7 Juta Pelaku Usaha sebesar Rp15,2 Triliun

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Senin 20 September 2021 12:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 20 320 2473989 blt-umkm-cair-ke-12-7-juta-pelaku-usaha-sebesar-rp15-2-triliun-Il5sHbggKf.jpg BLT UMKM Cair. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pencairan BLT UMKM 2021 segera selesai untuk tahun ini. 12,7 juta pelaku usaha pun sudah mendapat BLT UMKM Rp1,2 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas bidang koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia terus bekerja menyalurkan bantuan sosial ini.

Disamping itu, dalam proses penyalurannya juga terus dilakukan pengawalan dari APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga apabila dijumpai masalah terkait dengan pelaksanaan program BPUM dapat langsung dilakukan upaya perbaikan agar program BPUM 2021 dapat berjalan lebih baik dan akuntabilitas terjaga.

Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair, Pelaku Usaha Bisa Bertahan Lebih dari 12 Bulan

"Sebagai informasi sampai dengan Agustus 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan program BPUM kepada 12,7 juta penerima pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun," ujar Deputi Usaha Mikro KemenKop UKM Eddy Satriya, Senin (20/9/2021).

Kemudian, telah dibentuk kelompok kerja (pokja) pada Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021 di seluruh Indonesia agar bisa maksimal usulan calon penerima BPUM, khususnya di daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM pada tahun anggaran 2020.

Diketahui Kementerian Koperasi dan UKM pun mengundang bidang dinas koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk sosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM 2021. Membahas hal-hal penting terkait hasil review dari APIP serta hasil pemeriksaan dari BPK anggaran 2020.

Baca Juga: Dapat BLT UMKM Rp1,2 Juta, 88% Pelaku Usaha Beli Bahan Baku

Hal ini digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM anggaran 2021. Selain itu, diminta peran aktif seluruh dinas untuk usulkan pelaku usaha mikro di daerahnya masing-masing.

Hal ini juga dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K), Sekertariat Wakil Presiden, Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI yang lakukan survei program BPUM anggaran 2020 sebagai bentuk efektifitas pelaksanaan program BPUM.

Berdasarkan informasi, dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM program BPUM telah lakukan beberapa perbaikan dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini tertuang dalam, perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 yang terbitkan Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM 2021 dan sebagai tindak lanjut atas hasil review dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP) serta hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Berikul tercantum beberapa perubahan terkait ketentuan pelaksanaan Program BPUM 2021.

1. Calon penerima BPUM diusulkan berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Tujuannya agar mudah dikoordinasi dan database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.

2. Proses validasi data usulan calon penerima BPUM dilakukan dengan pengambilan data dari dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) sebagai validasi data penerima KUR.

3. Selanjutnya diminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang ajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini