Transisi Energi Butuh Rp81,5 Triliun, Sri Mulyani Minta Tolong Swasta

Antara, Jurnalis · Kamis 30 September 2021 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 30 320 2479482 transisi-energi-butuh-rp81-5-triliun-sri-mulyani-minta-tolong-swasta-nyamykBJJk.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku membutuhkan dana sekira USD5,7 miliar per tahun atau setara Rp81,5 Triliun (kurs Rp14.300)untuk mendanai transisi energi.

"Itu adalah kebutuhan dana yang sangat besar," ucap Sri Mulyani, dikutip dari Antara, dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Transisi Energi Percepat Pemanfaatan EBT

Dia menegaskan pembiayaan transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan membutuhkan partisipasi sektor swasta. Selama ini, pemerintah telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan.

Salah satunya, kata Sri Mulyani, yaitu melalui penerbitan obligasi hijau global yang dikombinasikan dengan prinsip syariah yang sudah cukup aman.

Baca Juga: Transisi Energi Fosil ke EBT, Sri Mulyani Butuh Dana Besar

"Indonesia merupakan salah satu dari negara emerging market yang berhasil menerbitkan obligasi hijau global ini," katanya.

Dengan demikian, Menkeu menjelaskan setidaknya terdapat dua cara untuk memastikan akan adanya partisipasi sektor swasta.

Pertama, melalui pemapanan pasar karbon yang masih sangat baru di Indonesia dan saat ini sedang didiskusikan pemerintah dengan berbagai pihak, terutama mengenai pasar dan harga karbon sebagai instrumen transformasi kepada penggunaan emisi karbon yang lebih rendah, khususnya energi.

"Langkah ini akan sangat dibutuhkan agar kami bisa memasuki rezim perdagangan karbon, jadi pasar harus dikenalkan," ucap Sri Mulyani.

Kemudian yang kedua, lanjut dia, yakni melalui pengenalan performance based payment atau klasifikasi beban pungutan pajak yang akan dikenai kepada perusahaan, dengan bergantung banyaknya emisi yang dihasilkan dalam satu masa produksi.

"Dalam hal ini, kami sebenarnya baru saja berdiskusi dengan parlemen semalam, dan parlemen juga memberikan dukungan yang sangat kuat, dengan syarat kami memberikan peta jalan yang jelas menuju energi karbondioksida yang lebih rendah," ungkap Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini