JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku membutuhkan dana sekira USD5,7 miliar per tahun atau setara Rp81,5 Triliun (kurs Rp14.300)untuk mendanai transisi energi.
"Itu adalah kebutuhan dana yang sangat besar," ucap Sri Mulyani, dikutip dari Antara, dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring di Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Baca Juga: Transisi Energi Percepat Pemanfaatan EBT
Dia menegaskan pembiayaan transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan membutuhkan partisipasi sektor swasta. Selama ini, pemerintah telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan.
Salah satunya, kata Sri Mulyani, yaitu melalui penerbitan obligasi hijau global yang dikombinasikan dengan prinsip syariah yang sudah cukup aman.
Baca Juga: Transisi Energi Fosil ke EBT, Sri Mulyani Butuh Dana Besar
"Indonesia merupakan salah satu dari negara emerging market yang berhasil menerbitkan obligasi hijau global ini," katanya.
Dengan demikian, Menkeu menjelaskan setidaknya terdapat dua cara untuk memastikan akan adanya partisipasi sektor swasta.