Utang Luar Negeri RI Bengkak Lagi! Tembus Rp6.056 Triliun

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 15 Oktober 2021 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 320 2486705 utang-luar-negeri-ri-bengkak-lagi-tembus-rp6-056-triliun-ce0YVBVXzz.jpg Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Agustus 2021 sebesar USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun (kurs Rp14.300) atau tumbuh 2,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). Meski demikian, BI menilai posisi ULN masih terkendali.

ULN Pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar USd207,5 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7% (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5% (yoy).

Baca Juga: 5 Fakta Utang Luar Negeri RI Nyaris Rp6.000 Triliun

Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik.

Sementara itu, posisi ULN Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelola ULN. Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%).

Baca Juga: 5 Fakta Utang Luar Negeri Indonesia Meroket, Nyaris Rp6.000 Triliun

Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah. Demikian dikutip dari keterangan BI, Jumat (15/8/2021).

Sementara itu, posisi ULN Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar USd6,3 miliar menjadi USd9,2 miliar. Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama.

Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini