Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.