Share

7 Fakta Pajak Karbon, Harga BBM hingga Tarif Listrik Berpotensi Naik

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Senin 22 November 2021 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 320 2504403 7-fakta-pajak-karbon-harga-bbm-hingga-tarif-listrik-berpotensi-naik-8KfOoYrCkY.jpg Pajak Karbon Bikin Harga BBM Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pajak karbon PLTU batu bara akan segera diterapkan oleh pemerintah pada 1 April 2022. Perluasan cakupan pajak sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sehingga negara akan mengenakan pajak karbon.

Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kg CO2e. Subjek pajak karbon sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon.

Baca Juga: Kenakan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Very Rumit tapi Harus Dimulai

 

Berikut tujuh fakta terkait pajak karbon yang akan berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM hingga tarif listrik, seperti yang telah dirangkum oleh Okezone, di Jakarta, Senin (22/11/2021).

1. Berlaku Mulai 1 April 2021

Implementasi pajak karbon pertama kali dilakukan pada 1 April 2022 yang dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

"Mulai 1 April 2022, Carbon Tax akan diterapkan di sektor PLTU batu bara dengan skema cap and tax, dengan tarif pajak karbon yang ditetapkan paling rendah Rp30,- per kg CO2e," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dikutip dari laman Ditjen Gatrik.

2. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau peta jalan pasar karbon.

3. Prediksi Kenaikan BBM dan LPG

 

Harga BBM dan LPG diprediksi akan naik dampak pemberlakukan pajak karbon pada April 2022. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon", kata Arifin dalam keterangan resmi di laman Kementerian ESDM.

4. Persiapan Adanya Pajak Karbon

Arifin menjelaskan, peta jalan pelaksanaan pajak karbon dimulai dari tahun 2021 dengan penyiapan pengembangan mekanisme perdagangan karbon. Kemudian, di tahun 2022-2024 akan diberlakukan penerapan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

"Selanjutnya pada tahun 2025 dan seterusnya dilakukan implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait dengan memperhatikan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan/atau skala yang perlu ditentukan,” jelas Arifin.

5. Tiga Skema Perhitungan Pajak Karbon

Terdapat tiga skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon di sektor energi yang dilakukan Kementerian ESDM, yaitu US$ 2 per ton (Rp 30/kg CO2e), US$ 5 per ton (Rp 75/kg CO2e), dan US$ 10 per ton (Rp150/kg CO2e).

6. Tambahan Biaya Kepada Produsen dan Konsumen

Secara rinci, terdapat tambahan biaya dari sisi produksi maupun tambahan harga dari sisi konsumen oleh produsen yang menghasilkan emisi seperti batu bara, minyak, dan gas bumi seiring diberlakukannya pengenaan pajak karbon.

Sebagai contoh, jika pajak karbon ditetapkan sebesar USD2 per ton atau Rp30 per kg CO2e, maka terdapat tambahan biaya USD0,1 per ton dari sisi produksi batubara dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2/ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2/barel. Selanjutnya dari sisi produksi gas bumi yang memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/MMSCF akan dibebankan tambahan biaya USD0,01/MSCF.

7. Pencapaian Net Zero Emission 2060

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 merupakan upaya bersama membangun industri Energi Baru Terbarukan (EBT).

Transisi EBT, disebut Zulkifli dibangun bukan hanya berdasar kebijakan namun juga memerlukan inovasi EBT dalam perkembangannya sehingga bisa menggantikan pembangkit fosil menjadi pembangkit EBT baseload.

“Kami sampaikan PLN juga telah melakukan beberapa simulasi biaya pajak karbon. Pada uji coba, biaya pajak karbon adalah sebesar 153 M yang utamanya ditanggung oleh PLN sisanya oleh Independent Power Producer (IPP),” ungkap Zulkifli.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini