Fakta UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki, Begini Kata Pengusaha dan Buruh

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Sabtu 27 November 2021 05:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 27 320 2508160 fakta-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-begini-kata-pengusaha-dan-buruh-1QATeCqtEu.jpeg MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diminta untuk diperbaiki. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja.

Terkait dengan perbaikan tersebut, penerbitan aturan strategis baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dilarang sampai revisi ini selesai.

Berikut fakta UU Cipta Kerja diminta diperbaiki yang dirangkum Okezone, Sabtu (27/11/2021).

1. Waktu Perbaikan UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, MK meminta pemerintah memperbaiki aturan tersebut dalam kurun waktu paling lama 2 tahun.

Baca Juga: MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Pengusaha Bilang Begini

"Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua Majelis Hakim MK, Usman Anwar saat membacakan amar putusan yang ditayangkan melalui akun YouTube MK.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuhnya.

2. Materi yang Direvisi

Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani

mengatakan, revisi UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh MK tidak menyentuh isi atau materi UU, namun hanya berupa hukum formil saja.

Baca Juga: Breaking News! MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja Dalam 2 Tahun

Maka itu, dampak revisi UU ini terhadap dunia kerja tidak begitu berpengaruh.

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Kalau dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim usaha Indonesia, ini rasanya belum ada dampak serius karena ini hanya diminta untuk direvisi," tandas dia.

3. Nasib UMP Sebagai Aturan Turunan

Menurut Hariyadi, aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur UMP 2022, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021, tetap berlaku.

"Memang ada klausul, turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta ditunda sampai selesai revisinya. Tapi yang sudah keluar, tetap jalan, termasuk UMP, yang tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

4. Reaksi Buruh

Presiden Buruh KSPSI Andi Gani pun mengucap syukur setelah mendengar putusan MK terkait Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus law itu, Kamis (25/11/2021). Ia bersyukur lantaran perjuangan selama dua tahun tidak sia-sia.

"Perjuangan panjang kita, bisa kita buktikan, dengan kerja keras luar biasa," kata dia di atas mobil komando.

Namun, dia tidak menjelaskan detail risiko yang diambil para buruh dan pemimpin serikat buruh yang hadir dalam unjuk rasa. Menurutnya, dengan putusan MK ini, setidaknya sudah membuktikan Tuhan bersama dengan buruh demi kesejahteraan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini