Share

Sri Mulyani Bakal Hati-Hati Tarik Utang di 2022

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 29 November 2021 17:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 29 320 2509194 sri-mulyani-bakal-hati-hati-tarik-utang-di-2022-bxOiinuPPf.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa keuangan Indonesia pada tahun depan masih defisit. Defisit APBN diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Untuk membiayai defisit ini maka kami menyusun strategi atau jurus supaya stabilitas nilai tukar rupiah maupun perekonomian Indonesia tidak terganggu. Kalau salah langkah, bisa-bisa menyebabkan defisit yang lebih lebar lagi, jadi, dengan defisit 4,85% dari PDB maka kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan," ujar Sri dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: 6 Jurus Presiden Jokowi Kelola Uang Negara di 2022

Dia pun menargetkan Indonesia harus mengembalikan angka defisit di bawah 3% pada tahun 2023. "Sehingga tahun depan adalah momen penting dalam melakukan konsolidasi fiskal agar defisit kembali seperti UU Keuangan Negara, maka dari itu, beberapa dinamika global yang bisa mengancam perekonomian dan bisa mendorong defisit lebih lebar lagi seperti inflasi tinggi, tapering AS, harga komoditas hingga perekonomian China menjadi hal yang perlu diwaspadai," ungkap Sri.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022, Nomor 1 Penanganan Covid-19

Sri menyampaikan bahwa dalam melakukan penarikan utang seperti perilisan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan dengan hati-hati dan dicari waktu yang paling tepat supaya tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Oleh karena itu target dan timing lelang untuk SBN akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar. Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa perkuat ritel investor di Indonesia dan di dalam negeri," ungkap Sri.

Sementara itu, untuk pembiayaan defisit juga dilakukan melalui kas negara yang masih tersedia hingga kerjasama atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Dengan cara tersebut, sambung dia, penarikan utang bisa diminimalisir. "Kita juga akan andalkan sumber pembiayaan non utang seperti saldo kas BLU, SAL dan SILPA dan tentu kita terus koordinasi dengan BI dan otoritas terkait," pungkas Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini