Share

Utang Luar Negeri RI Akhirnya Turun Jadi Rp6.059 Triliun

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Selasa 14 Desember 2021 10:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 320 2516633 utang-luar-negeri-ri-akhirnya-turun-jadi-rp6-059-triliun-wHQzvCvgQk.jpg Utang Luar Negeri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD422,3 miliar atau setara Rp6.059,5 triliun (kurs Rp14.349 per USD) pada akhir Oktober 2021.

"Utang ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD423,8 miliar," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Tarik Utang Rp973,6 Triliun di Tahun Depan, untuk Apa?

Erwin menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN Pemerintah dan sektor swasta.

Namun. secara tahunan, posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 3,8% (yoy).

ULN Pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2021, posisi ULN Pemerintah tercatat sebesar USD204,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD205,5 miliar.

Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah menjadi sebesar 2,5% (yoy) dibandingkan dengan 4,1% (yoy) pada bulan September 2021. Penurunan posisi ULN tersebut terjadi seiring dengan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo di bulan Oktober 2021.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," katanya.

Adapun penarikan ULN dalam periode Oktober 2021 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Oktober 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,0%).

Posisi ULN Pemerintah masih tergolong relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 208,4 miliar dolar AS pada Oktober 2021, menurun dari 209,2 miliar dolar AS pada September 2021.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,0% (yoy) pada bulan Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4% (yoy). Kontraksi ULN swasta tersebut disebabkan oleh perkembangan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 5,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi 2,7% (yoy) pada September 2021.

Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat sebesar 0,3% (yoy) dari 1,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,8% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini