Share

ABD Kucurkan Pinjaman Rp8,7 Triliun ke PLN Danai Proyek Listrik Jawa

Antara, Jurnalis · Selasa 14 Desember 2021 14:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 320 2516838 abd-kucurkan-pinjaman-rp8-7-triliun-ke-pln-danai-proyek-listrik-jawa-jBJLkyFZFf.jpg ADB berik pinjaman PLN Rp8,7 Triliun (Foto: Reuters)

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman berbasis hasil senilai USD600 juta sekira Rp8,7 triliun. Pinjaman akan digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa.

Pinjaman ini mencakup Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal (Sustainable and Reliable Energy Access Program) yang akan merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih.

Baca Juga: Indonesia Dapat Utang Rp7,1 Triliun dari ADB, untuk Apa?

"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41% penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan," kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller, Selasa (14/12/2021).

Dia memaparkan program ini juga akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, pendidikan masyarakat, serta akan memberi manfaat bagi lima provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Baca Juga: RI Dapat Bantuan dari ADB Kembangkan Proyek Rendah Emisi Karbon

Selain itu, Miller melanjutkan, program tersebut akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan membantu untuk mengubah daerah-daerah miskin menjadi mesin pertumbuhan melalui agro-industri, pariwisata, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Wilayah ini juga memiliki 11,3 juta, atau 56% dari seluruh UMK di Indonesia. Melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, program ini akan meningkatkan kualitas hidup, mendukung terselenggaranya layanan publik yang penting, serta menciptakan pekerjaan," katanya.

Dikatakannya, pinjaman tersebut, melalui jaminan dari Pemerintah Indonesia, akan meningkatkan jalur transmisi PLN, otomatisasi jaringan listrik, dan fasilitas penyimpanan limbah berbahaya.

Nantinya, pinjaman ini juga memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti pelaksanaan e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik.

Selanjutnya, program ini akan bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan, yang menanggung beban tanggung jawab rumah tangga, dalam kegiatan yang bergantung pada energi dan meningkatkan pendapatan, seperti produksi barang lokal, pengolahan pertanian, dan pariwisata.

Saat ini, Jawa sebagai kawasan ekonomi utama Indonesia telah berhasil mencapai akses listrik universal. Namun pertumbuhan ekonominya masih terkendala oleh gangguan listrik dan kebocoran listrik.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi, Jawa diperkirakan memerlukan listrik sebanyak 259 terawatt-jam pada 2030, atau 66,4% dari proyeksi kebutuhan listrik di Indonesia.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan penguatan jaringan listrik Jawa dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta kapasitas untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan ke dalam jaringan.

Selain pinjaman tersebut, ADB juga akan mengelola hibah senilai 500.000 dolar AS dari Republik Korea, yaitu Dana e-Asia dan Kemitraan Pengetahuan (e-Asia and Knowledge Partnership Fund) untuk program serupa.

Bantuan teknis ini akan mendanai pelatihan staf PLN dalam penguasaan teknologi yang sedang berkembang pesat, termasuk perencanaan dan otomatisasi sistem jaringan listrik.

Selain itu, bantuan juga mencakup pengoperasian jaringan listrik dengan kapasitas pembangkitan listrik terbarukan yang makin besar, layanan pengisian daya kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi skala utilitas.

Kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020-2024 telah difokuskan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia melalui infrastruktur energi yang berkelanjutan dan tangguh.

Melalui pinjaman berbasis hasil, penyaluran dana dikaitkan dengan pencapaian hasil program untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas reformasi pemerintah, dengan membangun sistem insentif untuk berbagai capaian yang berkelanjutan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini