Share

Siap-Siap! Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak dari Bos yang Dapat Fasilitas Jet Pribadi

Rina Anggraeni, Sindonews · Selasa 14 Desember 2021 17:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 320 2516954 siap-siap-sri-mulyani-bakal-pungut-pajak-dari-bos-yang-dapat-fasilitas-jet-pribadi-mv2zqeJ0kz.jpg Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Para pemimpin perusahaan seperti CEO akan dikenakan pajak atas fasilitas kantor (natura) mewah yang diterima. Salah satu objek yang akan dikenakan pajak adalah jet pribadi (private jet).

Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang yang diperoleh dari perusahaan.

" Kita hanya memajaki fasilitas kantor yang mana itu buat pimpinan yang kendaraanya pakai jet pribadi baru kita kenakan pajak," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Minta Orang Kaya Jangan ke Luar Negeri, Sri Mulyani: Buang Uangnya di Indonesia

Untuk itu, masyarakat diminta untuk membaca aturan pajak yang benar. Salah satunya, mengenai fasilitas yang didapatkan dari kantor mulai tahun depan bakal dipajaki tidaklah benar.

Bendahara negara ini memastikan hanya sekelas CEO atau jabatan yang tinggi baru dikenakan pajak fasilitas kantor.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Untuk itu, pemerintah perlu segera menyehatkan APBN yang salah satunya melalui peningkatan penerimaan pajak. Saat ini, tarif PPh badan sebesar 22% juga relatif bersaing dengan negara lain. Tarif PPh badan rata-rata OECD pada 2021 sebesar 22,81%, G-20 24,17%, dan Asean 22,17%.

"Ada yurisdiksi seperti Irlandia yang (tarif PPh badannya) ekstrem rendah, tapi tidak menjadi benchmark kita pada negara yang tetap butuh penerimaan pajak," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut pengusaha mengalami kesedihan. Hal ini imbas keputusan pemerintah dan DPR yang membatalkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%. Rencana penurunan tarif memang sempat dituangkan dalam UU 2/2020, namun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kemudian membatalkan rencana tersebut.

Hal ini dikarenakan, tarif PPh badan batal turun karena pemerintah perlu segera menyehatkan pendapatan negara dan defisit APBN.

"Saya tahu sih Pak Sofjan Wanandi agak kurang happy, enggak apa-apa Pak Sofjan ya. Kadin juga kurang happy, tapi pendapatan negara perlu untuk kita jaga," kata Sri Mulyani.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini