Share

OJK Buka-bukaan soal Pencabutan Moratorium Izin Pinjol

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Minggu 19 Desember 2021 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 19 622 2519335 ojk-buka-bukaan-soal-pencabutan-moratorium-izin-pinjol-K8ou5qTifT.jpg Pinjaman Online (Foto: Okezone/Shutterstock)

PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal pencabutan moratorium izin perusahaan fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Hal ini didasarkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memoratorium izin baru pinjol.

"Moratorium dicabut setelah kondisi sudah lebih jelas baru dibuka lagi," kata Nurhaida dalam FGD dengan tema Inovasi Keuangan Digital dan Digitalisasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan di Padang, Sabtu (18/12/2021).

Baca Juga: Digitalisasi, Masyarakat Tak Lagi ke Bank! Tinggal Pakai Jempol Bisa Buka Rekening

Tercatat jumlah pinjol legal di OJK mencapai 104 perusahaan. Dari 104 pinjol tersebut, 101 perusahaan di antaranya mendapatkan status berizin dan tiga perusahaan lainnya status terdaftar.

Nurhaida menambahkan, pihaknya saat ini masih mengevaluasi seluruh pinjol yang terdaftar dan berizin.

"Tidak bisa menentukan kapan, karena begitu dibuka nanti (pinjol yang daftar) langsung banyak," kata Nurhaida.

Baca Juga: Ketua OJK ke Bos Perbankan: Target KUR Rp285 Triliun Harus Tercapai

"Kami lihat perkembangan, kami evaluasi kembali. Sekarang, sudah banyak (jumlah pinjol legal). Evaluasi dulu dari sisi keamanan dan lain-lain," katanya.

Menurutnya, saat ini banyak pinjol yang mengantre untuk mendaftarkan di OJK tapi belum ada kepastian pencabutan moratorium izin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetop sementara penerbitan izin pinjaman online (pinjol) baru di Indonesia.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memoratorium izin baru pinjol.

Hal ini ditegaskan Jokowi menyusul masih banyaknya praktik penyelewenangan yang diduga dilakukan pinjol kepada konsumennya yang merupakan rakyat kecil. Mereka dicekik dengan bunga tinggi dan ditagih pakai cara tidak patut.

"OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjol legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman, penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru," ucap Menkominfo Johnny G Plate usai menghadiri rapat internal Pemberantasan Pinjol Ilegal di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Kemudian, Kominfo juga sudah menutup 4.874 akun pinjol ilegal sejak 2018 hingga medio Oktober 2021 ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini