Share

Kaleidoskop 2021: Kondisi BUMN dan Bersih-Bersih Ala Erick Thohir

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Selasa 28 Desember 2021 08:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 27 320 2523223 kaleidoskop-2021-kondisi-bumn-dengan-tumpukan-utang-LP6ghVMyRc.png Daftar utang BUMN yang membengkak sepanjang 2021 (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang perseroan mencapai Rp1.682 triliun hingga September 2020. Diketahui, utang tersebut didominasi pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan keuangan BUMN, sementara di sisi lainnya, konstruksi sejumlah infrastruktur harus terus dijalankan. Hal itu yang menyebabkan utang BUMN meningkat.

“Memang kami sangat diharapkan membangun infrastruktur dasar seperti tol, bandara, pelabuhan membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp1.682 triliun di bulan sembilan 2020,” ujarnya dalam BRI Group Economic Forum 2021.

Baca Juga: Fakta-Fakta Utang BUMN Terungkap, Siapa yang Paling Banyak?

Utang BUMN tidak saja terjadi pada 2020. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan utang 2020 relatif lebih tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya, perseroan memang sudah terbebani utang. Tiko menyebut, utang BUMN sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir.

Dalam catatan Kementerian BUMN, sejak 2017 utang BUMN mencapai Rp942,9 triliun. Sementara pada 2018 meningkat menjadi Rp1.251,7 triliun dan di tahun 2019 utang perseroan meningkat menjadi Rp1.393 triliun. Dan pada 2020 mencapai Rp1.682 triliun.

“Covid memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN, pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir,” kata Tiko.

Baca Juga: Daftar 10 Bandara yang Bikin AP I Terlilit Utang Rp28 Triliun

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, sejumlah perusahaan BUMN terlilit utang selama pandemi Covid-19. Setidaknya ada tiga perseroan negara yang memiliki utang paling besar yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, BUMN Karya, serta Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Tidak sedikit netizen yang kaget mengetahui utang BUMN yang saat ini sudah sangat tinggi.

Daftar BUMN yang Terlilit Utang Rp1.682 Triliun

Pertama, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Per September 2020, total liabilitas atau utang yang harus dibayarkan WSKT sebesar Rp91,86 triliun, terdiri dari utang jangka pendek Rp38,79 triliun dan utang jangka panjang Rp53,07 triliun.

Untuk mengurangi utang, manajemen WSKT berencana menjual sembilan ruas tol pada tahun ini. Tol-tol tersebut tersebar di Jabodetabek hingga Sumatra. Sembilan ruas tol itu masing-masingnya, tiga di Jabodetabek, satu di Jawa Barat, dua di Sumatra, dua bagian dari Trans Jawa, dan satu di Jawa Timur.

Total panjang tol mencapai lebih dari 480 kilometer. Seluruh ruas tersebut akan dilepas dengan nilai sekitar Rp10-Rp11 triliun.

Kedua, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, dimana, utang perseroan mencapai Rp45,3 triliun. Sumber utang berasal dari 23 bank sebesar Rp41,2 triliun dan sisanya dalam bentuk surat utang.

Ketiga, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Sejak 2020, KAI memiliki utang sebesar Rp 15,5 triliun. Utang ini beragam, dari utang Rp 1,5 triliun untuk modal kerja, obligasi senilai Rp 4 triliun, utang jangka panjang Rp 10 triliun.

Keempat, PT Garuda Indonesia (Persero) mencatat total utang perusahan per 1 Juli 2020 mencapai USD2,21 miliar atau setara Rp32 triliun (Rp14.450 per USD). Utang tersebut terdiri dari utang usaha dan pajak senilai USD905 juta dan pinjaman bank sebesar USDp1,313 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir Terus Kawal Kinerja Keuangan BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir terus mengawal kinerja keuangan perusahaan pelat merah. Salah satunya keuangan BUMN penyedia listrik, PT PLN (Persero).

Diketahui, perseroan tengah menanggung utang senilai Rp500 triliun. Erick mengkhawatirkan kondisi keuangan PLN sama seperti yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,. Secara tegas, dia tak ingin kinerja PLN mengalami kontraksi di tengah terjadinya transisi kelistrikan dari fosil ke energi terbarukan (EBT).

“Karena kita harus stop, projek base seperti yang korupsi-korupsi itu kita harus bersihkan, apa yang terjadi di Garuda tidak boleh terjadi di PLN, ini saya mengawal dan saya rasa kita merupakan bagian, apalagi sekarang transisi daripada listrik ini berubah, yang tadinya pake fosil sekarang pake EBT,” ujar Erick.

Mantan Bos Inter Milan itu juga mencatat, utang PLN senilai Rp500 triliun merupakan utang lancar (current liabilities). Meski begitu, pemegang saham meminta manajemen untuk menekan capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar 24%.

Dirinya pun sudah berdialog dengan direksi PLN perihal utang perseroan yang menggunung itu. Hasilnya, manajemen bisa melakukan penghematan sebesar Rp 24 triliun.

“Saya rasa begini, saya rasa hutang lancar itu bukan hutang yang jelek, karena itu saya pastikan ketika saya jadi menteri BUMN, saya duduk dengan direksi PLN bahwa Rp500 triliun ini kita pastikan ada tadi, yang namanya balance. Karena itu saya sudah meminta direksi untuk menekan capex PLN 24% itu adalah saving Rp24 triliun,” katanya.

Kemudian, selain PT PLN (Persero), Erick Thohir juga mengawal kinerja keuangan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero). Bahkan Erick menduga bahwa adanya utang sebesar Rp43 triliun karena korupsi secara terselubung. Dia pun berjanji akan membuka kasus tersebut.

Saat ini, pemegang saham tengah memfasilitasi restrukturisasi utang PTPN III dengan 50 kreditur baik dalam dan luar.

Di mana, skema yang dilalui berupa kesepakatan intercreditor atau Intercreditor Agreement (ICA) dengan seluruh anggota kreditur sindikasi USD serta SMBC Singapore sebagai agen.

“Ketika PTPN punya utang Rp43 triliun dan ini merupakan penyakit lama yang kita sudah tahu dan ini suatu yang saya rasa korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut yang melakukan ini,” ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR.

Dia mengingatkan, restrukturisasi utang BUMN tidak sekadar memanjangkan cicilan bunga bank, namun ditransformasikan melalui refocusing ke program atau proyek yang mendatangkan profit bagi perusahaan.

“Setelah restrukturisasi PTPN harus melakukan efisiensi yang besar-besaran terhadap operasionalnya. Lalu kedua, corporate action, corporate action di situ salah satu, memang dituntut. Kita inisiasi, tadi, selain efisiensi, peningkatan daripada produksinya,” katanya.

Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Bertambah, Berpotensi Dibubarkan

Pembubaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masih menjadi pilihan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham. Langkah likuidasi akan ditempuh jika restrukturisasi utang emiten senilai Rp70 triliun menemui jalan buntu.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Garuda Indonesia tercatat jumbo dan tidak dapat diselamatkan hanya melalui penyertaan modal negara (PMN).

Meski demikian, upaya restrukturisasi utang dengan kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor) masih ditempuh pemegang saham.

“Kalau mentok (restrukturisasi) ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” ujar Kartika.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut, opsi pembubaran merupakan pandangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas.

Artinya, Kementerian BUMN melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi dan langkah untuk mendorong pemulihan kinerja Garuda Indonesia.

Utang BUMN Mulai Bengkak

Pandemi Covid-19 menekan keuangan perusahaan BUMN. Bahkan banyak perusahaan BUMN yang kini terlilit utang. Kementerian BUMN membeberkan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memiliki utang sebesar Rp35 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memperkirakan utang perseroan akan naik menjadi Rp 38 triliun pasca pandemi Covid-19. Pasalnya, kerugian rata-rata per bulan mencapai Rp200 miliar.

“Memang Angkasa Pura I sekarang tekanannya berat sekali, kondisi keuangan mereka sekarang (utang) mencapai Rp35 triliun. Kalau kita rate loss (kerugian rata-rata) bulanan mereka Rp200 miliar dan setelah pandemi utang bisa mencapai Rp38 triliun,” ujar Kartika.

Dia mencatat, tekanan cash flow perusahaan disebabkan operasional sejumlah bandara baru yang ditanggung AP I. Namun akibat pandemi, okupansi penumpang menurun drastis. Kartika mencontohkan, Bandar udara (bandara) Kulon Progo di Yogyakarta yang tercatat masih sepi penumpang.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini