Share

Pengusaha Batu Bara Diingatkan soal Aturan DMO 25%

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Minggu 02 Januari 2022 20:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 02 320 2526370 pengusaha-batu-bara-diingatkan-soal-aturan-dmo-25-G2SvvsBDO8.jpg Batu Bara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yaitu kewajiban pengusaha batu bara menjual 25% produksinya dengan harga USD70 per ton ke konsumen dalam negeri, ini upaya untuk menjaga pasokan dan harga yang tetap stabil.

Namun perlu ada ketegasan penjatuhan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan DMO 25%.

"Kalau semua diekspor kita beli apa? tidak mungkin USD150 dolar per ton. Maka ditetapkan DMO 25% harganya USD70 per ton, dengan hitungan produsen sudah untung kan DMO-nya cuma 25%," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio di Jakarta, Minggu (2/1/2022).

Baca Juga: Tak Ingin Gelap Gulita, Ekspor Batu Bara Dilarang demi Jaga Pasokan Listrik 10 Juta Pelanggan

Namun beberapa pekan terakhir sektor kelistrikan mengalami penurunan pasokan batu bara, sehingga pasokan ke dalam negeri di bawah ketentuan DMO 25 persen. Jika kondisi ini tidak ditangani pemerintah, maka akan terjadi permasalahan serius yaitu pemadaman listrik karena pembangkit listrik kekurangan energi primernya.

"Rupayanya karena pengawasan sulit batu bara diekspor semua lewat pelabuhan- pelabuhan," kata Agus.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor batu bara selama sebulan sejak 1 Januari. Agus menilai langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut tepat untuk membuat stok batu bara dalam negeri kembali normal.

Baca Juga: RI Krisis Batu Bara

"Sebulan penghentian ekspor itu untuk melihat tren itu kebijakan itu diikuti enggak," kata Agus.

Menurut Agus, untuk memberi efek jera bagi pengusaha batu bara yang tidak mau melaksanakan kebijakan DMO 25% tidak cukup hanya penghentian ekspor dalam sebulan, perlu diterapkan sanksi yang lebih berat yaitu dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Agus mengungkapkan, jika tidak ada sanksi yang tegas maka pemenuhan DMO 25% bisa tidak ditaati lagi, ini akan merugikan masyarakat jika terjadi pemadaman listrik sebab saat ini 60% pasokan listrik Indonesia berasal dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai energi primernya.

"Menurut saya ESDM harus tegas kalau enggak tegas yang rugi masyarakat," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini