Share

Jawaban Anies saat Ditanya Pengusaha Alasan UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta

Zikra Mulia Irawati, Jurnalis · Selasa 04 Januari 2022 20:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 04 320 2527458 jawaban-anies-saat-ditanya-pengusaha-alasan-ump-jakarta-naik-jadi-rp4-6-juta-ZR7nuiRXrP.png Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Okezone.com/Youtube)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang sempat menuai pro dan kontra. Mulanya, UMP Jakarta hanya naik sekitar 0,85% menjadi Rp4.453.724. Namun, Anies kemudian merevisinya menjadi 5,1% sehingga UMP resmi Rp4.641.854.

“Tahun 2021 PP 78 2015 berubah (menjadi) PP 36 tahun 2021 yang tahun lalu saja kondisinya kita berat (kenaikan UMP 3,3%) dengan formula baru keluarnya 0,8%, di bawah 1%. Saya pun kaget. Lho, bagaimana mungkin di Jakarta yang biasanya kenaikannya 8% (menjadi turun drastis)?” ujar Anies, dikutip Selasa (4/1/2022).

Kenaikan UMP Jakarta tercatat 14,8% (2016), 8,3% (2017), 8,7% (2018, 8,0% (2019), 8,5% (2020), dan 3,3% (2021). Menurut Anies, pekerja/buruh menerima persentase kenaikan UMP 2020 yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena keadaan yang memang sedang sulit.

Baca Juga: 4 Langkah Kemnaker Awasi Perusahaan agar UMP Naik 2022

Namun, kenaikan awal UMP Jakarta 2022 yang hanya sebesar 0,8% itu menimbulkan kontra di kalangan pekerja karena ekonomi yang perlahan mulai bangkit. Anies lalu merevisinya menjadi 5,1%. Kritik lain kemudian datang dari sejumlah pengusaha yang menganggap Anies tidak konsisten dan menilai kenaikan 5,1% itu memberatkan perusahaan.

“Hari ini kondisinya lebih baik. Perekonomiannya, pertumbuhan meningkat justru UMP-nya malah turun dari rata-rata 8% menjadi 0,8%. Sekarang Bapak Ibu, ‘copot baju kita’. Pakai akal sehat, kira-kira kalau kita dalam kondisi itu normal tidak, Bapak Ibu?” tanya Anies.

Baca Juga: Peringatan! Perusahaan Wajib Naikkan UMP 2022

Peraturan terbaru yang mengatur UMP Jakarta adalah PP 36 tahun 2021. Menurut Anies, peraturan itu membuat perhitungan UMP tidak masuk akal dan mengganggu stabilitas Jakarta.

“Di Jakarta, kenaikan 0,8% sudah hampir pasti problem akan muncul. Kita satu tahun setengah ini mencoba menyelamatkan stabilitas sosial di Jakarta yang tadi saya ceritakan tuh supaya Jakarta anteng tenang. Semua orang cukup. Lah kok sekarang kenaikan UMP-nya di bawah inflasi? It doesn’t make sense. Jadi kita sampaikan problemnya formula baru telah menganggu stabilitas yang ada di Jakarta,” paparnya.

Anies lalu mengambil langkah untuk menaikkan persentase kenaikan UMP ini. Sebenarnya 21 November 2021 adalah batas akhir daerah untuk menetapkan UMP 2022. Namun, karena dia merasa kenaikan ini tidak adil dan tidak sejalan dengan proyeksi perekonomian, dia lalu mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

“Jadi Pak, 21 (November) kita keluarkan, 22 (November) kami kirim surat. Tidak ada balasan terus. Di pemerintahan itu kalau mau berkirim surat, kalau dua minggu tidak ada balasan, itu artinya disetujui, Bapak Ibu,” tuturnya.

Baru pada 16 Desember lalu, Anies menetapkan bahwa angka final kenaikan UMP adalah 5,1%. Dia pun menjabarkan angka tersebut didapatkan dari perhitungan yang telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 3,6% proyeksi pertumbuhan dengan 1,5% inflasi.

“Dasar hukumnya DKI Jakarta memiliki kekhususan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 yang memberikan kewenangan pada Pemprov DKI untuk mengatur bidang perindustrian, perdagangan, perekonomian,” tegas Anies.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini