Share

Bukit Asam (PTBA) Buka Suara soal Dampak Larangan Ekspor Batu Bara

Anggie Ariesta, Jurnalis · Rabu 05 Januari 2022 14:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 05 278 2527816 bukit-asam-ptba-buka-suara-soal-dampak-larangan-ekspor-batu-bara-fnLkDm6xTj.jpg RI Krisis Batu Bara untuk PLTU. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menghitung dampak dalam larangan ekspor batu bara saat ini. Sejauh ini, belum ada dampak keuangan material terhadap laporan keuangan konsolidasian PTBA.

"Sampai saat ini, perseroan masih meninjau dampak pendapatan usaha atas larangan ekspor tersebut," tulis Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie C dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Duh! 418 Perusahaan Tambang Belom Pasok Batu Bara ke PLN

Sebelumnya, pemerintah melarang ekspor batu bara pada periode 1 - 31 Januari 2022. Larangan ini tertuang dalam Surat Dirjen Minerba No. B-1605/2021 tanggal 31 Desember 2021.

PTBA mengetahui sejatinya penghentian pengiriman ekspor bisa saja menimbulkan wanprestasi. Namun, berdasarkan perjanjian jual beli batu bara antara perusahaan dan pembeli, telah diatur terkait klausul keadaan kahar.

Baca Juga: RI Krisis Batu Bara, Ini Langkah PLN Amankan Pasokan Listrik

"Di mana perubahan kebijakan dapat diajukan sebagai salah satu kondisi kahar," tulis PTBA.

Dalam hal keadaan kahar timbul kepada perseroan sebagai penjual, maka perseroan dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggung jawab selama keadaan kahar tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran atas ketentuan perjanjian atau wanprestasi.

"Mengingat larangan yang tertuang pada Surat Dirjen Minerba N0. B-1605/2021 adalah merupakan keadaan kahar, maka perseroan meyakini tidak ada wanprestasi yang timbul atas perjanjian-perjanjian antara perseroan dan entitas anak dengan pihak pembeli," kata PTBA.

PTBA bersama dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) serta Kantor Dagang Indonesia telah melakukan penjajakan dengan pemerintah untuk diskusi lebih lanjut terkait kebijakan larangan ekspor batu bara ini. Perusahaan berharap, kebijakan yang diterbitkan pemerintah bersifat adil bagi perusahaan pertambangan.

Perusahaan juga mengusulkan agar perusahaan yang telah memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO), dicabut dari larangan ekspor ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini