Share

Fakta-Fakta RI Larang Ekspor Batu Bara, Nomor 6 Paling Penting

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Sabtu 08 Januari 2022 06:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 07 320 2528763 fakta-fakta-ri-larang-ekspor-batu-bara-nomor-6-paling-penting-UCo1K6twSG.jpg RI Krisis Batu Bara. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA – Pemerintah melarang melakukan ekspor batu bara mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022.

Kebijakan larangan ekspor batu bara untuk menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan hal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum dan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B1611/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan hal Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri.

Adanya kebijakan tersebut mengejutkan pelaku usaha dan dinilai tergesa-gesa. Simak rangkuman Okezone mengenai enam fakta RI larang ekspor batu bara, pada Sabtu (8/1/2022):

1. Laporan Pasokan Batu Bara Menipis

Pemerintah mengambil kebijakan melarang penjualan batu bara ke luar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022 secara umum dan menyeluruh yang diakibatkan karena adanya laporan dari PLN perihal kondisi persediaan batu bara di PLTU grup PLN yang sangat rendah berdasarkan surat dari PLN tertanggal 31 Desember 2021.

Baca Juga: RI Krisis Batu Bara dan Terjadi Pemadaman Listrik, Erick Thohir: Ini Bahaya

2. Pintu Keluar Ekspor Ditutup

Ekspor batu bara dilarang mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kementerian Perhubungan pun menutup pintu keluar ekspor di semua pelabuhan.

Tertuang dalam surat yang dirilis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat Nomor : UM.006/26/1/DA-2021 perihal: pelarangan sementara ekspor batubara tertanggal 31 Desember 2021.

"Dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal dengan tujuan penjualan batu bara ke luar negeri selama periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2022," demikian isi surat tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/1/2022).

Baca Juga: Evaluasi DMO Batu Bara, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

3. APBI Kirim Surat ke Menteri ESDM

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan keberatan dan meminta Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut.

Mengutip keterangan APBI, Sabtu (1/1/2022), APBI mengirim surat resmi ke Menteri ESDM. APBI menilai diperlukan solusi untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN termasuk IPP ini seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

4. Beberkan Kerugian Imbas Larangan Ekspor Batu Bara

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, kerugian ini langsung terasa ketika kebijakan tersebut diberlakukan 1 Januari 2022.

Hendra menjelaskan, kerugian tersebut berupa penurunan penjualan, penambahan biaya logistik hingga dipertaruhkannya kredibilitas Indonesia sebagai eksportir batu bara.

"Kerugian di depan mata bahkan sudah berlangsung sejak 1 Januari, sejak ekspor dihentikan. Mungkin puluhan kapal-kapal yang siap mengangkut batu bara dengan terhambatnya ini ada biaya yang dibebankan kepada produsen. Sehari kapal bisa USD 20.000 sampai USD 40.000. Makin lama delay, cost makin besar," ujar Hendra dalam Market Review IDX Channel, Kamis (6/1/2022).

5. Dinilai Tidak Tepat

APBI juga menilai, penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha pada tanggal 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidaklah tepat karena seharusnya pelaksanaan DMO 2022 dihitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

6. Penuhi Kebutuhan Listrik RI

Meski demikian, masih banyak perusahaan yang berkomitmen untuk tetap mengutamakan kebutuhan listrik nasional ketimbang mengejar harga internasional.

"Buktinya kan nggak semua PLTU itu langka. Artinya sebagian perusahaan tetap committ meskipun harga internasional sedang tinggi," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini