Usul Pilpres 2024 Ditunda, Pengusaha: Pemulihan Ekonomi Belum Tuntas

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Rabu 12 Januari 2022 08:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 320 2530856 usul-pilpres-2024-ditunda-pengusaha-pemulihan-ekonomi-belum-tuntas-v7IYjlFHoB.jpg Pengusaha Usul Pemilu 2024 Ditunda. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pengusaha membenarkan usulan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur. Hal itu dengan pertimbangan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya tuntas.

"Mengenai wacana yang di sampaikan oleh Menteri Investasi, untuk dapat menunda pelaksanaan Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027, memang telah disampaikan beberapa pengusaha. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan bahwa belum tuntasnya pemulihan ekonomi di Indonesia," ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (12/1/2022).

Adapun alasan lain dibalik usulan tersebut, sebelum dan sesudah memasuki “tahun politik” kondisi sosial-politik tanah air pasti akan menghangat. Terlebih dalam ajang Pemilu akan banyak energi yang terkuras untuk fokus pada keputusan penting yang menyangkut pemimpin negara.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur

"Kondisi ini yang membuat kami para pengusaha menjadi khawatir akan hal tersebut," jelasnya.

Diana pun tidak menapik bahwa usulan pengusaha ini akan memicu bumbu-bumbu perdebatan dilingkup masyarakat. Maka dari itu, perwakilan pengusaha ini akan menyerahkan usulan tersebut pada keputusan pihak Pelaksana Pemilu Indonesia.

"Tentunya wacana ini akan menjadi perdebatan di masyarakat, untuk itu tentunya kami serahkan keputusannya kepada para Anggota Dewan dan KPU sebagai pelaksana Pemilu di Indonesia," tandasnya.

Baca Juga: Mahfud MD soal Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu: Gagasannya Bagus

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kebijakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur menjadi kebijakan pemerintah.

Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan kepentingan bangsa dan Negara yang lebih besar, tentu pelaku usaha tidak pada posisi menolak.

"Bagi dunia usaha yang paling penting adalah apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksemi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha yaitu keamanan,kenyamanan berusaha,iklim usaha dan investasi yang kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu aktivitas perekonomian," terang Sarman.

Namun demikian, dirinya tidak menampik bahwa pelaku usaha saat ini baru mulai merangkak dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pasalnya, hampir dua tahun dunia usaha merasakan tekanan yang luar biasa di mana hal itu membuat arus kas sangat sekarat.

"Tidak sedikit yang melakukan PHK,merumahkan karyawan bahkan banyak pelaku UMKM yang harus tutup," imbuhnya.

Lanjut Sarman menuturkan, ketika saat ini Pemerintah membuka ruang kelonggaran yang lebih luas, geliat ekonomi mulai bangkit, tentu pelaku usaha sangat mengharapkan agar kondisi ini tetap terjaga.

Menurut dia, jika dalam kondisi seperti ini persiapan atau tahapan Pilpres 2024 sudah akan dimulai, konsentrasi Pemerintah akan terbagi dua yakni diantara persiapan Pilpres dan pemulihan ekonomi.

"Jika hal ini terjadi tentu akan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional," cetusnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini