Share

Roadmap Pajak Karbon hingga Porsi Listrik Energi Terbarukan Capai 20.923 Mw

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Jum'at 14 Januari 2022 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 320 2532207 roadmap-pajak-karbon-hingga-porsi-listrik-energi-terbarukan-capai-20-923-mw-sdqx9AUMxg.jpg Roadmap Energi Baru Terbarukan di Indonesia. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu topik utama KTT G20 2022. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai Presidensi dalam G20 2022 menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau berkelanjutan.

G20 2022 menjadi momen penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau dan konkret.

“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujar Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyury, , Jumat (14/1/2022).

Perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius sampai 2 derajat celcius membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon.

Baca Juga: Dilema Kejar EBT tapi Masih Butuh Batu Bara, Bagaimana Nih?

Oleh karena itu, menurut Pahala, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, bukan lagi retorika, seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Indonesia akan menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan secara konkret, beserta skema pembiayaan.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan, yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Indonesia, mulai 1 April 2022 akan mulai mengenakan pajak karbon, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah juga mendorong berbagai proyek pembangunan yang sustainable dan hijau. Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau.

Baca Juga: Teken Kerja Sama, Jepang Bantu Indonesia Percepat Transisi Energi

“Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan (EBT) sebesar 51,57% atau setara 20.923 MW,” tandas Pahala.

Pemerintah juga memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional. Dalam peta jalan itu, energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan mencapai 31% di 2050 dalam bauran energi.

Karenanya, untuk menghadirkan energi bersih dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional, dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan seperti geothermal. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional. Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

Dia menambahkan, pemerintah berfokus pada pengembangan panas bumi sebagai porsi terbesar dalam EBT.

“Kita akan kembangkan geothermal, karena yang menguntungkan di geothermal. Target penurunan emisi dari perusahaan BUMN 85 juta ton CO2,’’ tuturnya.

Geothermal atau panas bumi, lanjut Pahala, merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan EBT yang lain, yakni hanya USD7,6-8 sen per kWh. ‘

'Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang USD12 sen per kWh, jelas geothermal lebih murah. Sehingga, pemerintah menilai, geothermal punya potensi unik untuk dikembangkan," imbuhnya.

Peningkatan penggunaan geothermal itu juga untuk menekan impor BBM nasional. Sebab, saat ini, konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari. Kebutuhan BBM tersebut sebanyak 40% dipasok dari impor.

Pahala mengatakan, pihaknya mendorong BUMN untuk mengoptimalkan pengembangan geothermal di wilayah kerjanya sendiri. Apalagi, saat ini baru 9% wilayah kerja geothermal yang berproduksi dengan kapasitas hanya 1.900 MW.

‘’Kita masih punya potensi 19 GW, kita dorong bagaimana agar Pertamina Geothermal Energy mengembangkan area geothermal,’’ ujarnya.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengelola 15 wilayah kerja dengan kapasitas 1.877 MW. Dengan rincian 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW merupakan kontrak operasi bersama. Untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi, saat ini PGE sedang mengembangkan teknologi baru dengan menggunakan binary cycle.

Indonesia memiliki kekuatan sangat besar atas renewable energy, bersumber dari energy hydropower, geothermal, bayu, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya.

Dengan aset besar itu, Indonesia saat ini juga tengah mengejar ketersediaan energi baru dan terbarukan. Salah satunya lewat panas bumi yang sangat berlimpah di Tanah Air.

Kementerian BUMN juga akan terus mendorong BUMN sektor energi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dekarbonisasi agar Indonesia yang ditargetkan mampu menurunkan emisi 29% pada tahun 2030, sesuai Paris Agreement.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini