Share

Calon Bos OJK Harus Ngerti NFT dan Keuangan Digital

Hafid Fuad, Jurnalis · Rabu 02 Februari 2022 14:51 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 02 320 2541375 calon-bos-ojk-harus-ngerti-nft-dan-keuangan-digital-F71M5avzOO.jpg Calon Anggota Dewan Komisaris OJK Wajib Tahun NFT. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan paham dengan teknologi keuangan yang sedang berkembang saat ini seperti non-fungible token hingga dunia digital lainnya.

Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda mengatakan, dari 155 nama yang lolos tahap pertama, sangat disayangkan karena yang memiliki fokus ke bidang financial teknologi relatif minim.

Baca Juga: Lindungi Investor, OJK Bakal Buat Pemeringkat Reksa Dana

"Saya rasa OJK perlu orang yang relatif baru dan bukan tokoh konvensional lagi di DK OJK. Karena saat ini penting untuk mengembangkan keuangan digital," kata Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (2/2/2022).

Dari 155 nama yang lolos terdapat beberapa nama yang menggeluti teknologi keuangan seperti Triyono yang menjabat sebagai Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital di OJK. Imansyah sebagai Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital di OJK. Selain itu juga terdapat nama Kuseryansyah yang merupakan ketua Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Baca Juga: Peringatan! Lembaga Jasa Keuangan Dilarang Memasarkan dan Fasilitasi Kripto

Dia mengaku memiliki pengalaman tidak enak saat pendapatnya dimentahkan pejabat OJK mengenai bunga di P2P Lending yang disebut-sebut tidak bisa diturunkan. Sementara harusnya justru bisa diturunkan dengan peraturan dari OJK.

"Karena bagaimanapun OJK yang berkuasa, masa kalah sama pemain P2P Lending? Akhirnya terbukti Presiden dan Ketua OJK yang meminta menurunkan bunga untuk P2P Lending," kisahnya.

Sementara itu pengamat ekonomi dari CELIOS Bhima Yudhistira juga mengatakan seharusnya ada nama-nama baru khususnya dari pelaku industri. Karena harusnya komposisi Dewan Komisioner OJK menggabungkan antara pengalaman di sisi regulasi dengan adaptasi teknologi keuangan terbaru. "Jadi dari nama-nama tersebut sebaiknya ada ruang untuk pendatang baru," kata Bhima.

Menurutnya kalau semua pejabat tinggi OJK berasal dari regulator atau pemerintah, maka OJK akan kaku dan kurang mengikuti ya perubahan di ekosistem keuangan. "Sekarang ada NFT, kemudian investasi kripto, ada insurtech juga dan itu semua butuh know-how skill. Tujuannya agar regulasinya juga pas, tidak mematikan inovasi, tapi melindungi nasabah dari praktik yang merugikan," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini