Share

Tax Amnesty Jilid II Berhasil Ungkap Harta Rp13,6 Triliun

Michelle Natalia, Sindonews · Senin 14 Februari 2022 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 320 2547180 tax-amnesty-jilid-ii-berhasil-ungkap-harta-rp13-6-triliun-Y06Rywt7ie.jpg Program Tax Amnesty Jilid II. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II berhasil mengumpulkan Rp1,44 triliun hingga hari ini. Setoran pajak penghasilan (PPh) itu berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp13,68 triliun.

Dilansir dari situs resmi DJP, wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid II sebanyak 12.934. Dari jumlah tersebut, terdapat 14.317 surat keterangan.

"Tercatat deklarasi dari dalam negeri dan repatriasi yang dilakukan oleh wajib pajak sebesar Rp11,89 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp885,26 miliar," dikutip MNC Portal dari laman data PPS DJP pada Senin(14/2/2022).

Baca Juga: Peserta Tax Amnesty Jilid II Semakin Banyak, Harta Terungkap Rp10,5 Triliun

Dari jumlah tersebut, dana yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp894,3 miliar.

Kebijakan soal Tax Amnesty Jilid II tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

Dalam aturan itu disebutkan setiap wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, sepanjang direktur jenderal pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta yang dimaksud.

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Diikuti 10.725 Wajib Pajak, Negara Kantongi Rp1,1 Triliun

Harta bersih yang dimaksud tersebut adalah nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Hal itu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Harta yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Nantinya, harta bersih itu akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan PPh final.

PPh final akan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif itu terdiri dari 6% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan diinvestasikan untuk kegiatan usaha sektor pengolahan SDA, EBT, dan SBN.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Lalu, 8% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN.

Selanjutnya, 6% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan bahwa akan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia serta diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN.

Setiap wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harga. Surat itu diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Selain itu, wajib pajak juga harus melampirkan beberapa dokumen, seperti bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke Indonesia, pernyataan menginvestasikan harta bersih ke sektor usaha SDA, EBT, dan SBN.

Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan atas pengungkapan harta oleh wajib pajak.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini