Share

Mantan Dewas BPJSTK Ungkap Dugaan Aturan Baru JHT demi Tutupi Masalah Besar Ini, Gagal Bayar?

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Selasa 15 Februari 2022 18:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 15 320 2547781 mantan-dewas-bpjstk-ungkap-dugaan-aturan-baru-jht-demi-tutupi-masalah-besar-ini-gagal-bayar-TIlSerxkwm.jpg Dewan pengasan BPJSTK ungkap ada dugaan masalah lain dalam aturan baru JHT. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah menduga ada masalah pengelolaan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurutnya, masalah itu yang sampai membuat BPJS Ketenagakerjaan mengalami gagal bayar klaim peserta.

Dia mengatakan, masalah yang terjadi pada pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan terkait solvabilitas, yaitu jumlah dana kelolaan BPJS ketenagakerjaan dengan kewajiban bayar (klaim) nilainya lebih kecil.

"Jadi duit yang terkumpul, dengan kewajiban dia harus membayar (klaim) ini nilainya di bawah, artinya harus ada yang nombokin ini kalau di klaim," ujar Poepinda dalam diskusi virtual, Selasa (15/2/2022).

 BACA JUGA:Aturan JHT Cair 56 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Tak Punya Dana?

Oleh sebab itu Poepinda menduga ada kesalahan dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa terjadi hal tersebut. Sehingga penundaan pembayaran JHT seperti yang tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022.

Dia menyebut, kalau aturan baru JHT itu untuk menghindari kasus gagal bayar.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

"Saya menduga, basis pelarangan JHT ini pada saat sebelum usia pensiun ini, supaya tidak terjadi gagal bayar, persoalannya banyak di JHT itu, ada dana ratusan triliun itu tertahan di dalam portofolio (saham) yang buruk, terutama dalam bentuk Reksadana dan saham yang jelek-jelek," jelasnya.

Sebab menurutnya jika banyak peserta yang akan mengajukan klaim, namun dana yang di investasikan itu malah minus, maka yang terjadi adalah kegagalan dalam pembayaran klaim.

 BACA JUGA:Tolak Aturan JHT, Besok Ribuan Buruh Geruduk Kemnaker

"Sekarang iuran kan wajib nih, saya juga ingin mengkritisi, kok dulu dibolehin, dan sekarang di tutup hanya untuk melindungi orang-orang yang mengelola uang ini, yang salah kelola," lanjutnya.

Dia menyayangkan kalau masalah itu bukannya dibereskan malah dibuat aturan baru.

"Saya tidak bisa terima, seharusnya suka tidak suka, ini yang harus diselesaikan, kalau mau menyelesaikan ini pengelolaannya, jangan kemudian di Bebani ke buruh atau pekerja," tegasnya.

Poepinda juga memberikan salah satu contoh hitung-hitungan investasi di BPJS Ketenagakerjaan ketika dirinya masih menjadi dewan pengawas di BPJS Ketenagakerjaan.

"Misalnya dalam satu tahun sebelumnya, itu target tidak tercapai, misal target 10%, kemudian hanya tercapai 8%, berarti kan kurang 2% dari target, nah tahun berikutnya yang 2% ini tidak di hitung lagi, harusnya kan di kejar, tahun selanjutnya yasudah targetnya 10% lagi, harusnya kan ke 12% untuk nombokin yang sebelumnya gagal," katanya.

"Saya sudah sampaikan ke Bu menteri Sri Mulyani, bahwa ada risiko gagal bayar, makanya di perkecil jumlah portofolio saham dan reksadananya," tambahnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini