Share

Heboh BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Cek 6 Fakta Menariknya

Feby Novalius, Okezone · Senin 28 Februari 2022 05:36 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 25 470 2553177 heboh-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-cek-6-fakta-menariknya-3MAlJEQfs4.jpg BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam transaksi aset properti. Hal ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022.

Namun demikian, kebijakan dinilai akan memperpanjang birokrasi yang sudah ada. Akhirnya proses menjadi lebih panjang dan memakan waktu.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat jual beli rumah atau tanah, Senin (28/1/2022):

1. Syarat Jual Beli Rumah

Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk jual beli rumah. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 mendatang.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Perizinan Tak Berlaku Serentak 1 Maret 2022, Ini Penjelasan Dirut

“Kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Berlaku mulai 1 Maret 2022,” tulis Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

2. Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Rumah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengeluarkan aturan terkait kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.

Dalam surat Kementerian ATR/BPN yang diterima, aturan itu sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca Juga: Keuangan BPJS Kesehatan Berdarah-darah Lagi? Ini Pengakuan Dirut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rrimah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

3. Hanya untuk Tanah

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi menegaskan, aturan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan peralihan hak tanah karena jual beli, sebagaimana disebut dalam Inpres 1/2022. Lalu, untuk pemohon lebih dari 1 orang, maka masing-masing harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

"Boleh menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Askes dan Indonesia Sehat," paparnya.

4. Syarat Jual Beli Tanah Bagi yang Tak Punya BPJS

Untuk pembeli yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan akan diberikan waktu mendaftar. Proses peralihan hak tanah tetap akan dijalankan.

"Apabila belum melampirkan kartu BPJS Kesehatan, berkas tersebut akan tetap diproses, tapi dalam waktu pengambilan (sertifikat), harus dilampirkan," ujar Taufiq.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

5. Kata Notaris

Kebijakan tersebut dinilai akan memperpanjang birokrasi yang sudah ada. Akhirnya proses menjadi lebih panjang dan memakan waktu.

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Risbert dalam diskusi bersama Obudsman mengatakan adnaya peraturan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan jual beli tanah menjadi menjadi keresahan dari para rekan-rekan notaris maupaun PPAT.

Sebab menurutnya adanya peraturan baru tersebut akan membuat birokrasi yang ada saat ini sudah panjang, menjadi lebih panjang untuk menyelesaikan masalah jual-beli tanah.

"Saya menanggapi bahwa bagaimana birokrasi itu dibuat permudah, sehingga kita tidak ada sesuatu yang dalam kondisi pandemi seperti ini birokrasi menjadi sulit," ujar Risbert.

Menurut Risbert, seperti yang terjadi saat ini ketika pandemi banyak kantor-kantor untuk mengurus administrasi yang tutup atau melakukan Work From Home (WFH).

6. Moeldoko Minta Jangan Dipermasalahkan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah seharusnya tidak dipandang dalam narasi negatif. Purnawirawan Jenderal TNI tersebut menilai persyaratan ini sangat logis untuk diterapkan dan tidak menimbulkan permasalahan apapun.

“Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar iuran kelas 2 atau kelas 1 BPJS,” kata Moeldoko.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini