3 Tantangan RI Transformasi Digital dalam Presidensi G20
JAKARTA – Indonesia memiliki sejumlah tantangan dalam menempuh upaya transformasi digital. Trasnformasi digital dicanangkan Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 2022.
Transformasi digital memerlukan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan multistakeholder (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan komunitas teknis) guna memastikan semaksimal mungkin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara khusus telah membentuk Digital Economy Working Group (DEWG) dengan tiga (3) pilar digital: infrastruktur atau konektivitas digital, kecakapan atau literasi digital, serta arus data lintas batas negara.
Ketiga hal tersebut memiliki sejumlah tantangan tersendiri, mengingat sejumlah kondisi demografis hingga regulasi yang belum memadai di sejumlah sektor terkait. Contohnya masih adanya kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks serta tak kunjung disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi, adalah pekerjaan rumah yang mesti serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi (ekonomi) digital sebagai kepentingan nasional pun G20.
Catatan khusus berupa rekomendasi dan pembelajaran yang baik telah disusun dan disampaikan oleh tiga (3) organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan advokasi dan pembangunan kapasitas masyarakat terkait Internet, yaitu (urut abjad) Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan ICT Watch.
