Sri Mulyani Ingatkan Negara Asean soal Hal Ini
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai semua negara harus bisa memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mempromosikan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan era pasca-pandemi, terutama dalam merancang pemulihan yang selaras dengan Paris Agreement.
“Kami sangat mendukung peningkatan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) di ASEAN dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara inklusif untuk memastikan tidak ada negara atau tidak ada anggota yang tertinggal,” ujar Sri dalam secara daring dalam the 8th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM), dikutip Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Cara Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi RI dari Krisis akibat Covid-19
Dalam kesempatan tersebut, Sri menekankan pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua negara sebagai cara baru untuk melakukan investasi di berbagai bagian dunia. Menurutnya, ASEAN harus mengambil kesempatan tersebut untuk mendukung agenda hijau nasional. Sementara, keuangan berkelanjutan juga menjadi agenda prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022.
“Ini juga selaras dengan prioritas peran saya sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Actions. Kita perlu mempromosikan kohesi antara aksi domestik dan global dalam agenda iklim, termasuk keuangan berkelanjutan,” ujar Sri.
Sebagai ASEAN Chairmanship 2023, Indonesia juga akan terus mendukung pengarusutamaan agenda iklim dan pendanaan iklim pada pertemuan tingkat menteri ASEAN di tahun depan.
Baca Juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Cairkan THR 2022 untuk Pekerja
“Oleh karena itu, saya ingin mengundang seluruh rekan di negara ASEAN untuk bergabung dan memainkan peran utama untuk terus membuat kemajuan,” ucapnya.
Untuk mendukung komitmen global tersebut, Indonesia saat ini sedang berupaya membangun platform negara sebagai kerangka kerja untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi nasional.
“Ini adalah sektor terpenting yang juga sangat mahal dalam hal pengurangan CO2 agar kita bisa menghasilkan net zero emission,” tambah Sri.
Dia menjelaskan platform negara tersebut bertujuan untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial dan nonkomersial, terutama untuk proyek hijau, dengan partisipasi dari investor, termasuk World Bank, INA, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, dan bank pembangunan multilateral lainnya.
Di sisi lain, Indonesia bersama Filipina, juga kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan mekanisme transisi energi di Asia Tenggara untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batubara.
“Untuk dapat memiliki lebih banyak energi terbarukan dan juga memensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara, mekanisme transisi energi ini sangat penting. Indonesia terus mempersiapkan juga undang-undang tentang pasar karbon dari pengaturan kelembagaan, serta dari kompetensi sumber daya manusia agar pembuat kebijakan dapat berinteraksi dengan bisnis dan juga dari pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
