Share

Ingat! Mulai Hari Ini Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dilarang

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 28 April 2022 00:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 27 320 2586328 ingat-mulai-hari-ini-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-dilarang-Otk959o4KV.jpg RI Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng. (Foto: Okezone.com/PTPN)

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB. Pelarangan ini berlaku untuk seluruh CPO dan turunannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menjelaskan soal kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi. Adapun kebijakan tersebut berlaku hari ini, Kamis 28 April 2022.

Airlangga mengatakan, terkait arahan Presiden Jokowi tentang pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng menjadi penting untuk dijelaskan supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyeidaan migor curah Rp14.000 per liter.

Baca Juga: Ekspor Dilarang, Pedagang Minyak Goreng Kini Diserbu Sales: Kemarin Ngumpet

"Kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil. Sudah tercakup dalam Permendag dan berlaku malam hari ini pukul 00.00 WIB sesuai arahan Presiden," ujarnya, Kamis (28/4/2022).

Sebelumnya, bahan baku minyak goreng yang dilarang diekspor adalah Refind, Bleached, Deodorized plam olein atau yang dikenal dengan nama RBD palm olein.

“Telah diputuskan melakukan pelarangan ekspor Refind, Bleached, Deodorized plam olein atau yang dikenal dengan nama RBD palm olein,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa 24 April 2022.

Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Petani Sawit Bilang Begini

Pelarangan RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14.000 per liter di pasar tradisional.

Larangan produk RBB palm olein berlaku pada tiga jenis HS code yakni

1. Kode HS 1511.9036

2. Kode HS 1511.9037 dan

3. Kode HS 1511.9039

Menko Airlangga mengimbau agar para pengusaha tetap membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar.

“Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein,” ujarnya.

Menko Airlangga mengatakan kebijakan tersebut untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng curah di masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Ini adalah kebijakan semata-mata agar kegiatan yang terkait dengan minyak di masyarakat bisa diakses secara lebih baik,” tuturnya.

Menko Airlangga menjelaskan mekanisme pelarangan ekspor akan disusun secara sederhana dan per hari ini pun Menteri Perdagangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan. Sesuai aturan WTO, lanjutnya, dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri

Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan turut terlibat dalam memonitor agar tidak terjadi penyimpangan. Dirjen Bea Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas dari kegiatan rantai pasok yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data pada Januari-Maret.

Pengawasan oleh Bea Cukai juga diikuti oleh Satgas Pangan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Menko Airlangga menegaskan pengawasan akan terus menerus dilakukan termasuk selama libur Idul Fitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut, tentunya ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada,” ucap Menko Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, mekanisme pelarangan ekspor ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang tengah disusun.

"Per hari ini Permendag akan diterbitkan dan Bea Cukai juga akan melakukan pengawasan. Lalu satgas pangan (juga akan mengawasi) dan pelanggaran akan ditindak tegas," ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga meminta agar seluruh pengusaha membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani dengan harga wajar. "Jangka waktu pelarangan ekspor ini dilakukan sampai dengan harga minyak goreng menyentuh Rp 14.000 per liter," ujar Airlangga.

Pemerintah juga telah menyiapkan dua cara untuk untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter.

“Bapak Presiden mengarahkan bahwa distribusi minyak goreng harga Rp14 ribu dilakukan dengan dua cara,” katanya.

Cara pertama adalah melakukan pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.

Kedua adalah penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat di pasar-pasar tradisional terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.

“Kepada produsen yang biasanya mengekspor dan tidak punya jaringan distribusi akan diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022. Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat.

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," kata Jokowi, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Dalam rapat ini, Jokowi memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini