Share

9 Fakta Menarik Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dilarang, Nomor 2 Tolong Diperhatikan!

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 30 April 2022 05:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 29 320 2587256 9-fakta-menarik-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-dilarang-nomor-2-tolong-diperhatikan-ufsq9fgUHD.jpg RI Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng. (Foto: Okezone.com/PTPN)

JAKARTA - Indonesia menghentikan ekspor CPO dan minyak goreng. Kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng yang selama ini kekurangan.

Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng berlaku mulai 28 April 2022. Waktu penghentian ekspor ini pun tak terbatas hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan harga minyak goreng curah dibanderol Rp14.000 per liter.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait larangan ekspor CPO dan minyak goreng, hingga dampak pada pengusaha dan negara, Sabtu (30/4/2022):

1. Ekspor CPO Dilarang

Pemerintah telah melarang sementara ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah. Aturan itu berlaku mulai hari ini 28 April 2022 sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan.

2. Sanksi jika Langgar Ekspor CPO

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyiapkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng.

Baca Juga: Ekspor CPO Dilarang, Pengusaha Sawit: Kami Memahami Arahan Presiden

"Saya tegaskan eksportir yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini," tegas Mendag Lutfi.

3. Tujuan Pelarangan Ekspor CPO

Presiden Jokowi menjelaskan alasannya melakukan pelarangan ekspor minyak goreng semata-mata untuk menambah pasokan dalam negeri.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," beber Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Jangan Coba-Coba Langgar Pelarangan Ekspor CPO, Simak Nih Sanksinya!

4. Pesan Presiden ke Pengusaha

Jokowi pun meminta pelaku industri sawit dan turunannya, yang selama ini menjadi mayoritas bahan baku minyak goreng, untuk fokus mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," tandas presiden.

5. Kapan Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Dicabut?

enteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, larangan ekspor tersebut berlaku sampai harga minyak goreng mencapai harga yang ditargetkan, yaitu Rp14.000 per liter.

“Pelarangan ekspor RBD palm olein ini berlaku untuk semua produsen yang menghasilkan produk Minyak Goreng Sawit tersebut,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian memaparkan, produk yang dilarang ekspornya adalah produk dengan kode Harmonized System (HS) 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

“Untuk produk yang lain, tentunya diharapkan perusahaan masih tetap membeli Tandan Buah Segar dari petani sesuai harga yang wajar,” tegasnya.

6. Apa Dampak Pelarangan Ekspor CPO?

ndonesia melarang ekspor CPO dan turunannya hingga minyak goreng. Kebijakan ini akan mengangkat harga semua minyak nabati utama, termasuk minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak canola.

Pengamat Industri memprediksi hal tersebut akan memberikan tekanan ekstra pada konsumen yang sensitif terhadap biaya di Asia dan Afrika yang terkena dampak harga bahan bakar dan makanan yang lebih tinggi.

"Keputusan Indonesia tidak hanya memengaruhi ketersediaan minyak sawit, tetapi juga minyak nabati di seluruh dunia," Ketua Konsultan Komoditas LMC International, James Fry, dikutip dari VOA Indonesia.

7. Pengusaha Respons Pelarangan Ekspor CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan, pelaku industri sawit nasional tengah menanti tindakan lanjutan dari pemerintah mengenai kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya. Pasalnya, pemerintah belum menetapkan masa berlaku kebijakan tersebut

"Apabila pelarangan total terhadap ekspor CPO dan seluruh produk turunannya berlangsung berkepanjangan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan," ujar Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi lewat keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, imbas dari kebijakan tersebut tak hanya dirasakan oleh perusahaan perkebunan, refinery, dan pengemasan saja, melainkan juga jutaan perkebunan sawit kecil milik rakyat.

8. Negara Bisa Kehilangan Devisa Rp43 Triliun

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan apakah pemerintah sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasalnya, larangan ekspor ini akan membuat pajak hilang.

Kemudian, apakah sudah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia (BI) terkait dampak kepada devisa ekspor? Karena bagaimanapun juga, diterangkan Ekonom itu, CPO punya kontribusi dalam sebulan setara Rp43 triliun.

"Jadi kalau 12% dari total ekspor non migasnya hilang maka ini akan berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar dan akan mengakibatkan inflasi yang berasal dari sisi impor akan lebih tinggi," ungkapnya.

9. Bea Cukai Sikapi Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Bea Cukai telah menyiapkan dan menyusun sejumlah langkah strategis untuk melaksanakan implementasi kebijakan pemerintah terkait larangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.

Diketahui bersama bahwa larangan sementara ekspor itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO (Crude palm Oil), RBD (Refined, Bleached, & Deoderized) Palm Oil, RBD (Refined, Bleached, & Deoderized) Palm Olein, dan UCO (Used Cooking Oil).

Pelaksanaan aturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022 dan akan terus dipantau dan dievaluasi secara periodik.

"Sebagai instansi kepabeanan yang mengemban fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan juga pelindung masyarakat, Bea Cukai mempunyai tugas mengawasi larangan ekspor sementara tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto lewat keterangan tertulisnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini