JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia meminta keadilan dan keterbukaan soal perhitungan nilai karbon guna mempercepat transisi ke ekonomi tanpa emisi yang ramah lingkungan.
Saat menghadiri sesi panel dalam World Economic Forum (WEF) 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin (23/5), Bahlil mengatakan saat ini regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil.
Harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini. Karena ini kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan Presiden Joko Widodo saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era nol emisi pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap.
Bahlil pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.