Share

Buka Lapangan Kerja, Menteri Basuki Minta Jajarannya Percepat Serapan Anggaran

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Rabu 25 Mei 2022 10:56 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 25 320 2599902 buka-lapangan-kerja-menteri-basuki-minta-jajarannya-percepat-serapan-anggaran-EsU4orou2h.jpg Menteri PUPR Basuki (Foto: Kementerian Okezone)

JAKARTA - Menteri Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta jajarannya untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran agar semua pembangunan bisa cepat diselesaikan.

"Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” kata Basuki pada keterangan tertulisnya, Selasa (25/5/2022).

Diketahui hingga Mei 2022 progres penyerapan anggaran di Kementerian PUPR mencapai 21,88%, maka untuk menyelesaikan pekerjaan proyek lebih cepat dibutuhkan percepatan penyerapan anggaran.

 BACA JUGA:Menteri Basuki Percepat Belanja Infrastruktur dan Larang Impor

“Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini.

Pertama, untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang.

Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.

Disamping itu Basuki menegaskan bahwa penyerapan anggaran harus mengutamakan belanja produk dalam negeri atau mengacu pada Tingkat Kompenen Dalam Negeri.

Kalaupun harus Impor, Basuki meminta kepastian apakah produk impor tersebut memang tidak ada di Indonesia.

 BACA JUGA:Menteri Basuki Percepat Belanja Infrastruktur dan Larang Impor

Sehingga tidak ada cara lain untuk mendatangkannya dari luar.

"Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini