Share

Tenang! Honorer Masih Bisa Jadi PNS, PPPK hingga Outsourcing, Simak Caranya

Tim Okezone, Okezone · Rabu 08 Juni 2022 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 08 320 2607858 tenang-honorer-masih-bisa-jadi-pns-pppk-hingga-outsourcing-simak-caranya-oiROhhs1n1.JPG PNS. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut tenaga honorer masih bisa diangkat jadi PNS, PPPK hingga outsoucing.

Tentu kabar tersebut membawa angin segar untuk tenaga honorer.

Diketahui, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) paling lambat 28 November 2023.

 BACA JUGA:Ketahui Perbedaan PPPK dan PNS dari Status Kerja, Gaji dan Cuti

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Dia meminta PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Dan bagi (pegawai non-ASN) yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” ujarnya Tjahjo dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (8/6/2022).

Serta untuk tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” bebernya.

Di mana pengangkatan pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing K/L/D.

Adapun dia memastikan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan/kompensasi.

Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan dengan upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP).

“Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini