Share

BPKP Audit Perusahaan Sawit, Luhut: Kita Buat Negeri Ini Transparan

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 15 Juni 2022 12:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 15 320 2611917 bpkp-audit-perusahaan-sawit-luhut-kita-buat-negeri-ini-transparan-cy5QTXHaFp.JPG Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan mengaku ada oknum yang tidak menginginkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap perusahaan kelapa sawit.

Belum ada alasan jelas penolakan audit dilakukan.

Luhut menilai langkah investigasi lembaga auditor internal negara ini akan membuka kemungkinan kejahatan yang dilakukan perusahaan.

 BACA JUGA:Hapus Minyak Goreng Curah, Luhut: Kurang Higienis

Tujuannya audit juga membuat produsen menjadi lebih transparan.

"Itu kan membuat negeri kita lebih transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit? Ada perubahan yang markasnya di Singapura," ujar Luhut saat ditemui di kantor BPKP, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

BPKP telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha sawit di sejumlah kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.

Hasilnya, ada sejumlah perusahaan kelapa sawit asing yang beraktivitas di Indonesia.

Nahasnya, perusahaan-perusahaan tersebut justru tidak menyetor pajak ke pemerintah.

Sebaliknya iuran justru hanya dibayarkan untuk negaranya sendiri, salah satunya Singapura.

Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil.

Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit tersebut.

Jutaan hektar kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain.

"Masa kita punya jutaan hektar kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?," jelasnya.

Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai.

Luhut juga menegaskan perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.

Dia mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah.

Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini