JAKARTA - Reshuffle Kabinet Indonesia Maju mengganti salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden Jokowi menunjuk mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil.
Menanggapi pergantian tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, setidaknya ada empat PR yang dihadapi oleh Menteri ATR/BPN yang baru. Pertama, harus memberantas mafia tanah yang masih berkeliaran di tengah masyarakat.
"Kedua, menteri baru harus melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme reforma agraria," ujarnya saat dihubungi, Jumat (17/6/2022).
Baca Juga:Â Menteri ATR Hadi Tjahjanto Turun Langsung Hadapi Mafia Tanah
Selanjutnya ketiga, tutur Bhima, Menteri ATR/BPN baru juga haru menyelesaikan sengketa tanah di berbagai daerah mulai dari sengketa antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara pihak swasta dengan masyarakat.
"Keempat, menteri yang baru harus membantu audit lahan HGU perusahaan sawit yang terindikasi melanggar aturan," imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) Dimas Tri Nugroho menyambut baik ada nya Reshuffle Kabinet yang di lakukan Presiden.
Baca Juga:Â Menteri ATR Hadi Tjahjanto Temui Kapolri di Hari Pertama Menjabat
Menurutnya, langkah Jokowi merombak pimpinan di Kementerian ATR/BPN sangat tepat dan merupakan cahaya keadilan bagi rakyat Indonesia. .
"Ini langkah untuk mendapat keadilan bagi rakyat yang telah menjadi korban mafia tanah. Kami sangat senang dengan langkah Pak Jokowi," ungkap Dimas dalam keterangan nya, Rabu (15/6/2022).
Oleh karena itu, Dimas berharap Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan permasalahan mafia tanah yang dan membela rakyat yang telah menjadi korban mafia tanah.
"Ini merupakan langkah positif pemerintah untuk tetap melaksanakan reformasi agraria yang digaungkan Presiden," harapnya.
