Share

Subsidi BBM Bengkak hingga Rp502 Triliun, Sri Mulyani: Tahun Depan Juga Masih Sangat Besar

Antara, Jurnalis · Senin 08 Agustus 2022 17:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 08 320 2644174 subsidi-bbm-bengkak-hingga-rp502-triliun-sri-mulyani-tahun-depan-juga-masih-sangat-besar-6fQ0fRMssK.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.

“Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari Antara, usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca Juga: 6 Fakta Subsidi BBM Tembus Rp502 Triliun, Jokowi Sebut Kalau Negara Lain Tak Bakal Sanggup

Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.

Baca Juga: Cadangan BBM Subsidi Habis Dinikmati Orang Kaya?

“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber.

Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.

Karena itu, Menkeu mengatakan Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sidang kabinet paripurna Senin ini juga, pemerintah juga menetapkan prioritas belanja pada 2023, yang di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

"Untuk belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," urai Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini