Share

Jokowi Instruksikan Mendagri Pakai Anggaran Tak Terduga untuk Transportasi dan Distribusi Pangan

Michelle Natalia, Sindonews · Kamis 18 Agustus 2022 10:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 18 320 2649863 jokowi-instruksikan-mendagri-pakai-anggaran-tak-terduga-untuk-transportasi-dan-distribusi-pangan-cPcGwf0qld.jpg Presiden Jokowi Minta Anggaran Tak Terduga Digunakan untuk Distribusi Pangan. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Jokowi memberi instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam mengendalikan inflasi di daerah. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi dan distribusi.

"Kemarin saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan, untuk menutup biaya transportasi di barang-barang yang ada, dan saya sudah perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," tandas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022).

Baca Juga: Harga Beras di Merauke Rp6.000, Jokowi Heran Tak Ada yang Beli

Menurutnya, ini merupakan bentuk kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.

"Coba lihat sekarang, inflasi kita tadi disampaikan pak Gubernur BI di angka 4,94%. Lihat negara-negara lain, tinggi banget sudah, ada yang di atas 5%, ada yang sudah di angka 79%, Uni Eropa sudah 8,9%, AS 9,1% turun menjadi 8,5%. Ini momok semua negara tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten kota, gubernur hingga walikota, TPIP dan TPID semuanya kerja sama, rampung," pungkas Jokowi.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Perhatikan Inflasi dari Krisis Pangan di Tahun Depan

Selain itu, Kepala Negara meminta Bupati, Walikota, dan Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Jokowi ingin gubernur hingga walikota mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauke, kepala daerahnya bilang, Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak," ungkap Jokowi.

Dia melakukan pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya. Maka itu, Jokowi mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah. Disebutkan bahwa masalahnya terletak pada sisi transportasi yang mahal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini