Share

4 Fakta Presiden Jokowi Minta Gubernur hingga Bupati Kendalikan Inflasi di Daerah

Shelma Rachmahyanti, MNC Media · Minggu 21 Agustus 2022 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 20 320 2651173 4-fakta-presiden-jokowi-minta-gubernur-hingga-bupati-kendalikan-inflasi-di-daerah-ioYbJnWl3L.jpg Fakta Presiden Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi inflasi.

Jokowi pun langsung menginstruksikan kepada semua menteri untuk mengendalikan inflasi.

Berikut fakta Presiden Jokowi minta gubernur hingga bupati kendalikan inflasi di daerah yang dirangkum di Jakarta, Minggu (21/8/2022).

1. Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Pada tanggal 18 Agustus mendatang, Perry menyebut bahwa akan digelar Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan juga akan diberikan arahan langsung oleh Jokowi.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Pedagang Pasar Ngaku Masyarakat Tak Lagi Borong Belanjaan

"Pengendalian inflasi pangan ini sangat penting seperti halnya perjuangan Pahlawan Bung Tomo dan para pahlawan kita, menegakkan kemerdekaan kita dari dampak global," ungkap Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu(10/8/2022)

2. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Perlu Diadakan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, GNPIP ini perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi pangan sehingga rakyat bisa sejahtera.

Dunia saat ini sedang bergejolak, ekonomi pun sedang menurun menuju stagnasi atau resesi di berbagai negara.

Baca Juga: Inflasi Terkendali karena APBN Pertahankan Harga BBM

Kemudian, harga minyak menyentuh USD101 per barel, pangan melambung tinggi di seluruh dunia, dan suku bunga maju naik sangat tinggi.

"Belum lagi masalah geopolitik, perang Rusia-Ukraina, di mana kedua negara tersebut adalah pemasok 20% energi dan pangan global. Itulah kenapa harga pangan dan energi global naik tinggi, inilah yang kita hadapi, dunia sedang bergejolak," jelasnya.

Dia menambahkan kalau tidak ada serangan langsung terhadap Indonesia.

"Inilah semangat proklamasi yang harus kita gerakkan pada tahun ini. Itulah kenapa, GNPIP ini sangat penting supaya Indonesia terus melaju mengembangkan ekonomi menuju Indonesia Maju, harga-harga pangan terkendali, dan rakyat sejahtera. Ini sangat penting," katanya.

3. Presiden Jokowi Beri Instruksi Mendagri

Presiden Jokowi memberi instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam mengendalikan inflasi di daerah. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi dan distribusi.

"Kemarin saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan, untuk menutup biaya transportasi di barang-barang yang ada, dan saya sudah perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," tandas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022).

Follow Berita Okezone di Google News

Menurutnya, ini merupakan bentuk kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.

"Coba lihat sekarang, inflasi kita tadi disampaikan pak Gubernur BI di angka 4,94%. Lihat negara-negara lain, tinggi banget sudah, ada yang di atas 5%, ada yang sudah di angka 79%, Uni Eropa sudah 8,9%, AS 9,1% turun menjadi 8,5%. Ini momok semua negara tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten kota, gubernur hingga walikota, TPIP dan TPID semuanya kerja sama, rampung," pungkas Jokowi.

4. Gubernur hingga Bupati Kendalikan Inflasi di Daerah

Selain itu, Kepala Negara meminta Bupati, Walikota, dan Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Jokowi ingin gubernur hingga walikota mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauke, kepala daerahnya bilang, Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak," ungkap Jokowi.

Dia melakukan pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya. Maka itu, Jokowi mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah. Disebutkan bahwa masalahnya terletak pada sisi transportasi yang mahal. 

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini