Share

Siap-Siap! BLT UMKM Cair Lagi, 6.510 Pelaku Usaha Diusulkan Dapat BPUM Rp600.000

Fayha Afanin Ramadhanti, Okezone · Kamis 15 September 2022 12:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 15 320 2668054 siap-siap-blt-umkm-cair-lagi-6-510-pelaku-usaha-diusulkan-dapat-bpum-rp600-000-nr9OHp61By.jpg BLT UMKM Cair Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA - BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2022 bakal dicairkan lagi.

Sebanyak 6.510 pelaku usaha kecil menengah (UKM) diusulkan sebagai calon penerima BLT UMKM Rp600.000.

Hal ini diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM.

“Sebanyak 6.510 berkas pelaku UMKM ini dikirimkan ke Jakarta usulannya sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Husensyah di Meulaboh seperti dilansir Antara, Kamis (15/9/2022).

BACA JUGA: 4 Fakta BLT UMKM Cair Rp600.000, Ini Syarat hingga Cek Penerima Bantuan Pakai NIK KTP 

Pada tahun 2021, jumlah calon penerima bantuan yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat mencapai 2.069 UMKM.

Husensyah menjelaskan, data calon penerima BPUM dari Kabupaten Aceh Barat dipastikan akan mengalami penambahan.

Mengingat hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya memverifikasi untuk penambahan jumlah calon penerima manfaat dari pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Selain itu, kata Husensyah, pihaknya juga melakukan verifikasi dengan menggunakan dokumen fisik usaha, terutama usaha mikro yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap nantinya masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut, agar benar-benar memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah untuk menjalankan usaha.

“Kami berharap bantuan dana yang akan diterima nantinya, agar dapat digunakan sebagai modal usaha untuk mendukung kegiatan usaha yang selama ini telah berjalan,” kata Husensyah.

Diketahui, calon penerima BLT UMKM bisa cek NIK KTP jika terdaftar mendapat bantuan Rp600.000.

Pencairan BLT UMKM Rp600.000 akan menyasar 12 juta pelaku usaha.

"Tadi ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600 ribu per penerima, ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 juta penerima," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, kalau anggaran sudah cair, maka BLT UMKM bisa langsung disalurkan.

"Secepatnya kita salurkan. Sekarang lagi nunggu pengesahan anggaran dari Kemenkeu dan sedang menyiapkan revisi peraturannya," jelasnya.

Berikut cara mengecek BLT UMKM di BRI dan BNI

Cara Cek Penerima BLT UMKM di BRI

1. Kunjungi laman e-form BRI di https://eform.bri.co.id/bpum

2. Masukkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Isi kolom kode verifikasi dengan menggunakan kode yang tertera di layar 3. Kemudian klik Proses Inquiry

4. Setelah itu, layar akan menampilkan pemberitahuan kepada pelaku UMKM tersebut apakah mendapatkan BPUM atau tidak

5. Jika terdaftar sebagai penerima BPUM, pelaku UMKM bisa mencairkan dana bantuan dengan langsung datang ke kantor BRI dengan membawa sejumlah dokumen, seperti buku tabungan, kartu ATM, KTP, dan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Cara Cek Penerima BLT UMKM di BNI

1. Kunjungi laman e-form BNI di banpresbpum.id

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Klik Cari

4. Layar akan menampilkan pemberitahuan apakah pelaku UMKM tersebut mendapatkan BPUM atau tidak

5. Jika terdaftar sebagai penerima BPUM, pelaku UMKM bisa mencairkan dana bantuan dengan langsung datang ke kantor BNI dengan membawa dokumen, seperti buku tabungan, kartu ATM, KTP, dan SPTJM.

 

Berikut ini syarat agar dapat BLT UMKM Rp600.000:

1. Memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).

3. Bukan PNS/PPPK (ASN).

4. Bukan prajurit TNI atau anggota Polri.

5. Bukan pegawai BUMN/BUMD.

6. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini