Kendaraan Dinas Diganti Mobil Listrik, Belinya Bisa Pakai APBN atau APBD
JAKARTA - Presiden Jokowi menentapkan bahwa kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Untuk merealisasikan dan mempercepat program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pembelian bisa menggunakan APBN, APBD atau pendanaan yang sah sesuai perundang-undangan.
"Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kelima dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kamis (15/9/2022).
Baca Juga: Aturan Baru Jokowi, Mobil Dinas Pemerintah Pusat-Daerah Pakai Kendaraan Listrik
Adapun instruksi ini ditujukan ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.
Presiden Jokowi meminta agar setiap menteri hingga kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.
Baca Juga: Duh! Sistem Keamanan Tesla Model Y Rentan Digondol dalam Hitungan Detik
Selain itu, Jokowi memerintahkan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Mulai dari mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini,
