Share

Rencana Pelanggan Golongan Listrik 450 VA Naik ke 900 VA, Menteri ESDM: Itu Enggak Jelas

Rizky Fauzan, MNC Portal · Minggu 18 September 2022 11:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 18 320 2669788 rencana-pelanggan-golongan-listrik-450-va-naik-ke-900-va-menteri-esdm-itu-enggak-jelas-NPDhob04Hi.jpg Golongan 450 VA Tidak Akan Dihapus. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan rencana menghapus golongan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) dan mengalihkan ke golongan 900 VA sangat kurang tepat.

Menurutnya, rencana tersebut disebabkan saat ini peningkatan ke daya listrik 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang sesuai atau selaras dengan peningkatan biaya.

"Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan enggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif," kata Arifin, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga: 6,1 Juta Orang Kaya Nikmati Subsidi Listrik

Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan berbagai upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi daya listrik 450 VA.

Pembaharuan data akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara nasional.

"Kalau penataan tepat sasaran, kami sedang proses mengarah itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya," kata Menteri ESDM.

Baca Juga: Tok! Tidak Ada Penghapusan Golongan Listrik 450 VA

Dia menuturkan, adanya pandemi Covid-19 dan perubahan kondisi sosial, telah mengubah data subsidi listrik 450 VA.

"Kita sudah petakan, tapi kita sudah update lagi. Karena dengan kejadian pandemi Covid, kondisi sekarang ini, kan pasti berubah. Harus ada yang kita update," katanya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Kementerian ESDM sendiri telah memetakan data pembaruan subsidi listrik dengan tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi ulang di lapangan.

Upaya ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini