Share

Sri Mulyani Rayu DPR Tambah PMN Rp15,5 Triliun ke 3 BUMN

Michelle Natalia, Sindonews · Kamis 22 September 2022 13:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 320 2672718 sri-mulyani-rayu-dpr-tambah-pmn-rp15-5-triliun-ke-3-bumn-9iVFG7jfg9.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN untuk 3 BUMN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 3 badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp15,5 triliun. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Adapun ketiga BUMN yang dimaksud antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan Badan Bank Tanah.

Baca Juga: BSI Jadi BUMN? Ini Kata Erick Thohir

"Dalam Undang-undang APBN di mana ada cadangan pembiayaan sebesar Rp21,48 triliun, itu kami mengusulkan (saldonya) diambil dari situ," ujar Sri Mulyani, Kamis (22/9/2022).

Garuda Indonesia diusulkan mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp7,5 triliun. Namun, Sri mengakui bahwa usulan tersebut belum didalami lebih jauh.

Baca Juga: Erick Thohir Izinkan Said Aqil Jadi Komut MPI dan iNews, Ini Aturannya

"Untuk Hutama Karya kita mengajukan tambahan lagi PMN dari cadangan pembiayaan sebesar Rp7,5 triliun. Ini juga belum dibahas dan ini yang nanti akan kami sampaikan," ungkapnya.

Di sisi lain, usulan untuk Badan Bank Tanah, adalah sebesar Rp500 miliar yang berasal dari cadangan pembiayaan.

"Pembentukan Badan Bank Tanah ini adalah mandat Undang-undang Cipta Kerja," tambah Sri.

Namun, tak hanya itu saja, Sri turut mengusulkan tambahan PMN yang berasal dari barang milik negara (BMN) kepada 8 BUMN atau perseroan terbatas.

Delapan BUMN atau perseroan terbatas ini antara lain PT Bio Farma (Persero), PT Hutama Karya (Persero), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi (AirNav Indonesia), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pertamina (Persero), dan PT Sejahtera Eka Graha.

"Kita tetap akan mengikuti peraturan pemerintah, baik yang diatur dalam Undang-undang APBN maupun peraturan terutama menyangkut harga tanah," tegas Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini