Share

Usul ke DPR, Ojek Online Minta Dibuatkan Organisasi seperti Organda

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Senin 07 November 2022 14:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 07 320 2702527 usul-ke-dpr-ojek-online-minta-dibuatkan-organisasi-seperti-organda-0uLjHeP5Xc.jpg Transportasi Online Minta Dibuatkan Wadah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Aplikator penyedia layanan ojek online mengusulkan untuk dibuatkan wadah organisasi yang menaungi penyedia layanan aplikasi ojek online. Usul tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Hal tersebut diharapkan memudahkan pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengajak para penyedia jasa aplikasi untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang menyangkut tentang ojek online.

Baca Juga: Orderan Ojol Turun Imbas Harga BBM Naik

Legal Counsel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Gerio mengatakan, kerap kali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan model Bisnis jasa aplikasi ojek online.

"Kalau bidang bisnis lain ada organda, kalau telekomunikasi ada BRTI, itu kan ada wadah untuk komunikasi ke pemerintah untuk mendapatkan regulasi yang saling menguntungkan, pertanyaannya apakah mungkin hal tersebut akan disiapkan untuk kami, untuk membuat wadah komunikasi seperti kami (aplikator)," kata Gerio dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI, Senin (7/11/2022).

Baca Juga: Pangkas Biaya Aplikasi Ojol, Apa Dampaknya?

Perwakilan Maxim itu mencontohkan misal pada ketetapan tarif batas bawah dan atas yang tertuang dalam PM (Peraturan Menteri) Nomor 118 Tahun 2018, seharusnya melalui PM tersebut juga dihitung secara rinci bagaimana mekanisme dan kompenen biaya pengenaan tarifnya.

"Namun kompenen biaya tersebut ternyata tidak diatur secara rinci, belum ada ketentuannya, akibatbya di beberapa kota, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita, akibatbya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," sambungnya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Selanjutnya perwakilan Maxim itu juga mengutarakan tentang minimnya pelibatan para penyedia aplikasi ojek online saat Pemerintah merumuskan kebijakan. Misalnya pada penerbitan KP (Keputusan Menteri) Nomor 667 Tahun 2022, yang justru malah ditunda penerapannya untuk ojek online.

"Kami menilai hal ini tidak perlu terjadi apabila kamu dari aplikator bisa dilibatkan lebih jauh sejak awal," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini