Dia mengatakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Kementerian ESDM mengalokasikan untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin sebanyak 80 ribu rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi.
"Program ini akan dilanjutkan kembali di tahun 2023 dengan menyasar 83 ribu rumah tangga, Kementerian ESDM menunggu data dan verifikasi data kembali dari Komisi VII DPR RI, dan tim terkait usulan penerima program BPBL tahun 2023," katanya.
Dia mengatakan dalam melaksanakan program BPBL, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik pada rumah tangga yang telah diusulkan dan layak menerima bantuan.
"Calon penerima merupakan rumah tangga yang kriterianya terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal, dan atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa atau lurah atau pejabat berwenang," katanya.
(Feby Novalius)