Share

Negara Habiskan Rp547 Triliun Beli Produk Lokal, Jokowi: Ini Sangat Bagus

Fayha Afanin Ramadhanti, Okezone · Selasa 29 November 2022 12:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 29 320 2716937 negara-habiskan-rp547-triliun-beli-produk-lokal-jokowi-ini-sangat-bagus-9tWaUtIto2.jpg Presiden Jokowi Soal Pengadaan Barang dan Jasa. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah bekerja bersama-sama dalam menigkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMK-Koperasi.

Kepala Negara mendapat laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa capaian penggunaan PDN mencapai Rp547 triliun atau 44,9% dari APBN/APBD.

“Ini capain yang sudah sangat bagus, menujukan belanja PDN sudah semakin meningkat dari 40% yang kita targetkan. Namun capaian ini harus semakin meningkat di tahun 2023 sebaliknya penggunaan produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan, untuk itu perlu melakukan terobosan-terobosan,” ujar Presiden yang hadir daring dalam dalam Rapat Koordinasi Monitoring-Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Libatkan UMKM di Proyek Infrastruktur, Menteri Basuki: Jangan Impor

Presiden Jokowi juga menyampaikan perlunya perbaikan-perbaikan dari hulu ke hilir. Pertama, perbanyak PDN yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas PDN semakin meningkat. Kedua, percepat proses digitalisasi untuk peningkatan percepatan penggunan PDN dan produk UMK-Koperasi.

Ketiga, tigkatkan riset untuk menghasilkan produk subsititusi impor dan keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi substitusi produk impor.

Baca Juga: Beli Produk UMKM, PLN Belanjakan Rp8,4 Triliun

Sementara itu, pasca ditetapkan menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober lalu, mantan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan gebrakan dengan membekukan dan menuruntayangkan 20.652 produk di sistem katalog elektronik.

Adapun 14.161 di antaranya merupakan produk impor, sedangkan sisanya merupakan produk yang menetapkan harga tidak wajar serta tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar.

Hal itu diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Hendi tersebut dalam Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi dalam rangka menyukseskan Program Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Hendi menegaskan bahwa upaya pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri.

“Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang-kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri,” ujarnya. 

Padahal menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya.

“Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi,” tekannya.

Namun meskipun begitu, Hendi pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum. Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar.

Dirinya mengungkapkan upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN. “Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25% karena mau ada transaksi,” pungkas Hendi.

Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKPP ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini